RIAUIN.COM– Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Bengkalis secara indikatif mencapai 8.573,25 hektare hingga 28 September 2026. Di tengah luasnya area terdampak, Bupati Bengkalis Kasmarni memperkuat upaya pencegahan dan restorasi ekosistem gambut agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman.

Hal itu disampaikan Kasmarni saat menerima kunjungan kerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dan sejumlah pejabat terkait di Rumah Runding Restorasi, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Rabu (30/9/2026). Penanganan karhutla, menurutnya, tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus menyentuh tata air gambut, pengelolaan lahan dan keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan ground check per 22 September 2026, Kasmarni memaparkan, Karhutla di Bengkalis mencapai 946 hektare dengan 87 titik api. Sementara berdasarkan pemantauan citra satelit per 28 September 2026, luas indikatif karhutla mencapai 8.573,25 hektare dengan 73 titik api.

"Angka ini menjadi pengingat bagi kita bahwa karhutla tidak boleh dilihat hanya sebagai persoalan api. Ada persoalan gambut, tata air, akses, aktivitas masyarakat, hingga koordinasi dan kewenangan yang harus kita tangani secara bersama-sama," tegas Kasmarni.

Untuk menangani kondisi tersebut, Pemkab Bengkalis telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla, membentuk Satgas Operasi Bersama yang melibatkan TNI dan Polri, menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG), memperkuat sarana pemadaman serta meningkatkan patroli di wilayah rawan.

Pemkab Bengkalis juga mendapat dukungan anggaran penanganan karhutla sebesar Rp15 miliar dari Pemerintah Pusat. Namun, Kasmarni menilai dukungan pemadaman harus berjalan seiring dengan upaya pencegahan dan restorasi.

Salah satunya melalui pendekatan berbasis masyarakat dengan program Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE), termasuk mendorong masyarakat mengelola lahan secara aman tanpa membakar.

"Gambut dapat tetap aman apabila airnya terjaga, masyarakatnya kuat, datanya tersedia, dan semua kita bekerja dalam satu arah," ujarnya.

Kasmarni juga menyoroti keberadaan Rumah Runding Restorasi Tanjung Leban yang dikembangkan sebagai ruang edukasi, riset dan kolaborasi dalam menjaga ekosistem gambut. Kawasan tersebut mencakup pengelolaan tata air pada lanskap sekitar 2.400 hektare.

"Rumah Runding ini harus kita rawat sebagai ruang bersama. Di sini pemerintah, masyarakat dan akademisi dapat bertemu, berdiskusi, melakukan riset dan mencari solusi nyata untuk menjaga gambut," jelasnya.

Selain memperkuat fungsi restorasi, Pemkab Bengkalis menyiapkan sejumlah pengembangan kawasan, termasuk pembangunan ikon atau spot foto yang memanfaatkan dua pohon di kawasan Rumah Runding Restorasi sebagai simbol komitmen pelestarian lingkungan.

"Kita ingin ada tanda bahwa di tempat ini kita berkomitmen bersama menjaga lingkungan," kata Kasmarni.

Pengembangan kawasan juga mencakup pembangunan Tugu Bintangor di Bengkalis, gerbang masuk melalui dukungan CSR PT BBHA, jaringan listrik PLN serta peningkatan akses jalan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Riau.

Kasmarni menegaskan, menjaga hutan dan lahan bukan pekerjaan sesaat yang hanya dilakukan ketika kebakaran terjadi. Menurutnya, pencegahan dan restorasi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

"Kami siap berkolaborasi, siap bergerak, dan siap memastikan bahwa upaya menjaga hutan dan lahan bukan sekadar program, tetapi menjadi gerakan bersama demi keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat," pungkasnya. -rls, juh