RIAUIN.COM - Pemerintah Kabupaten Bengkalis memprioritaskan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penguatan sektor ekonomi warga dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bengkalis Kasmarni melalui jawaban tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Bagus Santoso dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis, Selasa (22/9/2026). Agenda rapat tersebut berfokus pada tanggapan pemerintah daerah atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Nota Keuangan Perubahan APBD 2026.

Sebagai bentuk penanganan karhutla dari hulu, Pemkab Bengkalis menyiapkan program bantuan fasilitas alat berat gratis bagi warga. Fasilitas ini ditujukan bagi pemilik lahan berlegalitas resmi dengan luas 2 hingga 3 hektare guna pembersihan lahan tanpa bakar.

"Ini merupakan bagian dari upaya preventif. Kita ingin masyarakat tetap dapat membuka dan mengelola lahannya, tetapi dilakukan dengan cara yang aman dan tidak menimbulkan risiko kebakaran," kata Bagus Santoso saat membacakan jawaban Bupati.

Selain alokasi pencegahan bencana, perubahan anggaran ini diarahkan untuk menggerakkan roda ekonomi lokal melalui peningkatkan keterampilan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, dan perluasan kesempatan berusaha.

"Setiap rupiah APBD harus kita upayakan menghasilkan keluaran yang jelas, manfaat yang terukur, dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat secara merata," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar memotong alokasi belanja, melainkan meningkatkan kualitas prioritas anggaran pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur.

Rapat paripurna yang dihadiri 24 anggota dewan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan, dengan didampingi Wakil Ketua III Misno. (Bil)