WAKIL ketua DPRD Provinsi Riau, Noviwaldy Jusman meminta Pelaksana Tugas Guberbur Riau setelah defenitif harus bisa bertindak tegas dalam memberantas korupsi di Riau.
   
"Jika itu memang sudah keputusan dari presiden RI dalam hal ini sudah membuat Surat Keputusan (SK) untuk penunjukan Plt menjadi gubernur defenitif Riau, saya rasa itu adalah hal yang paling baik," ujar Noviwaldy Jusman di ruangannya DPRD Riau, Selasa.
    
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dijadwalkan akan dilantik sebagai gubernur definitif pada Jumat (29/4) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden, Jakarta.
   
Lebih lanjut dikatakan pria yang akrab disapa dedet ini, dilantiknya Plt menjadi Gubernur defenitif  Riau diharapkan bisa membuat daerah setempat menjadi lebih baik lagi kedepannya dan tidak ada lagi dijumpai keragu-raguan.
   
"Jika memang rencana itu benar, diharapkan gubernur riau setelah defenitif bisa bergerak cepat, dan tidak ada keragu-raguan lagi dalam pergerakan. Keraguan selama ini bisa ditepis, sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat," ungkapnya seperti dilansir dari antara.
   
Kemudian ia juga meminta agar semua urusan-urusan di Riau ini bisa di gesa dengan cepat, transparan dan tidak ada korupsi di daerah setempat. Karena menurutnya kita sudah sepakati secara bersama untuk memberantas korupsi dan Plt sebagai gubernur wajib untuk mengkomandoi.
   
"Kita sudah sepakati secara bersama untuk memberantas korupsi secara bersama. Dan Plt sebagai gubernur Riau wajib mengkomandoinya. Da setelah defenitif harus menjadi sebenar-benarnya gubernur," katanya.
    
Dilansir dari Antara dikatakannya, untuk yang akan menjadi wakil gubernur nantinya, sudah ada secara mekanisme dari pengusung sebagai pengusul. Pihaknya sebagai lembaga siap membantu jika butuh bantuan.
    
Untuk diketahui, sebelumnya Arsyadjuliandi Rachman adalah Wakil Gubernur Riau, berpasangan dengan Annas Maamun. Mereka memenangkan Pemilihan Gubernur Riau 2013 yang digelar secara langsung. Pasangan yang diusung Partai Golkar itu dilantik Mendagri pada 19 Februari 2014.
    
Kemudian, tepatnya 25 September 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Annas Maamun di kediaman pribadinya di Cibubur, Jakarta Timur.
    
Sejak Annnas Maamun ditahan, pada 9 April 2015 Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres Nomor 34/P/2015 tentang pemberhentian sementara Annas Maamun sebagai Gubernur Riau dan Arsyadjuliandi Rachman naik sebagai pelaksana tugas Gubri.(RIA)