RIAUIN.COM - Kawasan permukiman di Provinsi Riau masih dihadapkan pada tantangan besar terkait pemenuhan papan. Hingga pertengahan tahun ini, tercatat sedikitnya 21,2 persen rumah tangga di wilayah tersebut yang belum memiliki akses terhadap rumah tinggal yang memenuhi standar kelayakan.

Guna menekan angka ketidaklayakan itu, pemerintah pusat akhirnya memperbesar alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Bumi Lancang Kuning. Provinsi Riau mendapat tambahan kuota signifikan sehingga total target pembenahan rumah tidak layak huni (RTLH) melonjak menjadi 5.000 unit pada tahun ini.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengungkapkan, persoalan pemenuhan kebutuhan hunian di daerahnya cukup kompleks. Masalah utama tidak sekadar tertumpu pada kuantitas atau jumlah bangunan yang tersedia, tetapi juga berkelindan dengan daya beli masyarakat serta kesiapan infrastruktur pendukung di lingkungan sekitar.

"Angka ketidaklayakan ini bukan hanya menunjukkan besarnya kebutuhan fisik rumah. Di dalamnya juga terdapat persoalan kemampuan finansial warga untuk membeli rumah, kualitas struktur bangunan, keterbatasan lahan, hingga minimnya dukungan akses jalan, drainase, air bersih, serta sanitasi," ujar SF Hariyanto saat memberikan pengarahan di Hotel Grand Central Pekanbaru, Selasa (14/7/2026).

Menurut SF Hariyanto, intervensi melalui program bedah rumah ini menjadi bagian dari langkah daerah dalam menjabarkan target strategis pemerintah pusat. Langkah nyata tersebut sekaligus untuk menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat di lapisan bawah.

Akselerasi perbaikan hunian di Riau sempat melaju perlahan ketika kuota reguler BSPS yang dikucurkan pada awal periode anggaran terhitung sangat minim. Namun, koordinasi intensif dengan jajaran kabinet membuahkan hasil berupa tambahan alokasi beruntun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Awalnya, kuota bantuan bedah rumah untuk Provinsi Riau memang ditetapkan sebanyak 433 unit. Alhamdulillah, kemudian kami mendapat tambahan gelombang pertama sebanyak 4.687 unit, dan kira-kira dua minggu lalu pusat kembali mengucurkan tambahan limpahan kuota hingga genap menjadi 5.000 unit," kata SF Hariyanto.

Pemerintah Provinsi Riau mengapresiasi perhatian besar yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap pembenahan kawasan kumuh di daerah. Kini, fokus beralih pada pengawasan di lapangan agar stimulan yang diberikan tepat sasaran dan pengerjaannya memenuhi standar teknis.

"Terima kasih banyak, bantuan dari Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini sangat luar biasa dan di luar ekspektasi kami. Sekarang tanggung jawab besar kita di daerah adalah memastikan program ini berjalan dengan sebaik-baiknya di lapangan," tutur SF Hariyanto. (Bil)