RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau memacu pertumbuhan ekonomi digital di pintu gerbang internasional dengan meresmikan Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai Kawasan Non Tunai. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan potensi kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Malaysia, yang terus menunjukkan tren peningkatan di awal tahun ini.

Hingga triwulan pertama tahun 2026, tercatat sebanyak 15.177 wisatawan mancanegara masuk melalui pelabuhan tersebut. Angka ini melonjak 11,9 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, dengan 87 persen di antaranya merupakan warga negara Malaysia.

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau Helmi saat membacakan sambutan Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto, Kamis (2/7/2026), menyampaikan bahwa digitalisasi di pelabuhan perbatasan ini menjadi sangat krusial. Kota Dumai sendiri memegang peranan besar dengan menyumbang hingga 8,6 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Provinsi Riau.

"Pertumbuhan ekonomi yang kuat di kawasan perbatasan ini harus diimbangi dengan pelayanan publik yang modern dan transparan. Kehadiran transaksi non tunai di pelabuhan akan mengubah wajah pelayanan menjadi lebih cepat dan akurat," ujar Helmi di Dumai.

Penerapan sistem pembayaran digital ini mencakup seluruh layanan pelabuhan, mulai dari pembelian tiket kapal feri internasional, retribusi pas masuk kendaraan, hingga transaksi di terminal penumpang. Fasilitas ini didukung penuh oleh Bank Indonesia melalui penyediaan instrumen QRIS Antarnegara yang memudahkan pelancong asing bertransaksi langsung tanpa kendala penukaran mata uang.

Helmi menambahkan, kemudahan sistem pembayaran ini diyakini akan langsung berdampak pada sektor riil di hilir. "Inovasi pembayaran lintas negara ini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM lokal di sekitar pelabuhan karena transaksi dari wisatawan asing kini menjadi jauh lebih praktis," kata Helmi lagi.

Secara lebih luas, penetapan kawasan non tunai ini merupakan bagian dari target besar Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah di seluruh wilayah Riau. Melalui sistem yang terintegrasi, potensi kebocoran retribusi daerah dapat ditekan seminimal mungkin.

Berdasarkan data infografis posisi Mei 2026, penetrasi digitalisasi berbasis QRIS di Provinsi Riau memang berkembang pesat. Saat ini sudah ada sekitar 1,25 juta pengguna aktif dengan jaringan merchant yang menembus angka satu juta unit di seluruh kabupaten dan kota.

Catatan positif ini turut membawa TP2DD Provinsi Riau mempertahankan posisi papan atas di tingkat regional. Setelah menyabet Juara I Provinsi Terbaik Sumatra pada 2024, Riau kembali mengamankan posisi Juara III pada 2025. Prestasi serupa diikuti oleh TP2DD Kabupaten Kampar yang meraih Juara II Kategori Kabupaten Terbaik Sumatra pada 2025 setelah setahun sebelumnya menjadi yang terbaik.

Pemerintah daerah berharap pelabuhan di Dumai ini menjadi proyek percontohan yang sukses. Kedepannya, konsep kawasan nirkasir serupa segera direplikasi pada pusat perdagangan lain di Riau, seperti pasar rakyat, pusat kuliner, hingga simpul transportasi domestik lainnya. (Bil)