RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru membidik target ambisius untuk menghapus seluruh angka putus sekolah di wilayahnya melalui skema subsidi penuh. Langkah strategis ini diambil dengan menggandeng sektor swasta guna mengatasi keterbatasan daya tampung fasilitas pendidikan negeri yang selama ini menjadi kendala utama di ibu kota Provinsi Riau tersebut.

Kepala daerah setempat menegaskan bahwa pemenuhan hak dasar atas pendidikan layak bagi generasi muda tidak boleh lagi terhambat oleh faktor ekonomi ataupun zonasi. Melalui kerja sama mutakhir dengan puluhan institusi pendidikan nondinas, akses sekolah kini dibuka lebar tanpa memungut biaya dari orangtua murid.

"Tidak boleh ada lagi anak-anak di Pekanbaru yang kehilangan kesempatan belajar. Target kita adalah wilayah ini sepenuhnya bersih dari kasus anak putus sekolah," ujar Walikota Pekanbaru Agung Nugroho saat memberikan keterangan di Pekanbaru, Senin (22/6/2026).

Skema integrasi yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru ini melibatkan 23 sekolah menengah pertama (SMP) swasta. Melalui kemitraan ini, seluruh biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) para siswa akan ditanggung sepenuhnya oleh anggaran pemerintah daerah selama tiga tahun masa pembelajaran atau hingga kelulusan.

Langkah mitigasi ini diharapkan mampu mengurai penumpukan calon peserta didik yang kerap terjadi pada musim penerimaan siswa baru di sekolah negeri. Selain itu, kebijakan ini menjadi jaring pengaman sosial bagi keluarga prasejahtera agar anak-anak mereka tetap mendapatkan layanan pendidikan berkualitas setara.

Adapun jaringan sekolah swasta yang kini membebaskan biaya operasionalnya bagi program pemko tersebut meliputi SMP Telekomunikasi, SMP Taruna Satria, SMP IT Badrul Islam, SMP Plus Terpadu, serta SMP IT Al-Muhajirin. Ikut serta pula SMP Tri Bhakti, SMP Pekerti Mulya, SMP Islam YLPI, SMP Masmur, dan SMP Tunas Karya.

Akses pendidikan gratis ini juga berlaku di SMP Nurul Falah, SMP Yabri Terpadu, SMP Widya Graha, SMP PGRI, SMP Dwi Sejahtera, serta SMP IT Masmur 2 School. Melengkapi daftar tersebut adalah SMP Nurul Falah Kuli, SMP Muhammadiyah 5, SMP Islam Nurul Hidayah, SMP Plus At Thoiba, SMP Bukit Raya, SMP IT Darul Fiy Azkya, dan SMP IT Aziziyyah.

Pemerintah berharap model intervensi pembiayaan ini dapat menjadi percontohan bagi kabupaten dan kota lain di Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui sektor pendidikan dasar. (Bil)