RIAUIN.COM - Balai Wilayah Sungai Sumatera atau BWSS III Riau bersama Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mengirimkan komponen jembatan darurat ke Jalan Nelayan, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Senin (15/6/2026). Langkah cepat ini diambil guna memulihkan mobilisasi ribuan warga setempat yang terisolasi total setelah struktur jembatan utama runtuh akhir pekan lalu.

Ambrolnya jembatan penghubung utama yang dibangun sejak tahun 1995 tersebut dipicu oleh pergeseran tanah akibat proyek pemancangan tiang sungai di sekitar lokasi, ditambah beban berat dari kendaraan crane yang melintas. Mengingat jembatan ini merupakan urat nadi tunggal bagi kawasan padat penduduk di Rumbai, pembangunan jalur alternatif sementara menjadi prioritas mutlak menjelang perbaikan permanen oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Saat memantau lokasi bersama Kepala BWSS III Riau Daniel dan Kepala Dinas PUPR Pekanbaru Edward Riansyah, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengungkapkan bahwa jembatan darurat yang sedang disiapkan nantinya dirancang untuk sistem buka-tutup. Jalur tersebut ditargetkan dapat menahan beban kendaraan roda empat secara bergantian agar denyut ekonomi warga tidak lumpuh.

"Struktur bawah jembatan ini memang sudah tergerus erosi karena usianya yang menginjak 31 tahun. Namun, karena ini statusnya darurat dan merupakan akses satu-satunya warga, kami bergerak cepat berkoordinasi dengan BWSS III Riau untuk penyediaan jembatan sementara sebelum kementerian membangun ulang struktur permanennya," ujar Agung, Senin siang.

Amblasnya jembatan sedalam satu meter lebih itu bermula pada Sabtu (13/6/2026). Berdasarkan laporan warga, getaran dari proyek kedaruratan sungai di dekat jembatan mempercepat penurunan tanah, yang puncaknya terjadi setelah kendaraan berat melintas di atasnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri telah menyiagakan personel Dinas PUPR sejak Minggu (14/6/2026) untuk memetakan kerusakan. Mengingat status proyek pemancangan berada di bawah wewenang pemerintah pusat melalui instansi vertikal di Riau, percepatan administrasi dan anggaran perbaikan permanen akan langsung disodorkan ke Kementerian PU di Jakarta agar akses publik ini bisa kembali normal dalam waktu dekat. (Bil)