RIAUIN.COM - Badan Pusat Statistik Provinsi Riau resmi memulai tahapan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 dengan menyasar kalangan birokrat sebagai langkah awal. Petugas sensus mendatangi kediaman Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi di Pekanbaru, Senin (15/6/2026), guna melakukan pendataan perdana secara langsung dari rumah ke rumah.

Langkah jemput bola terhadap pimpinan birokrasi ini diambil sebagai strategi taktis untuk memastikan akurasi basis data dari sektor aparatur sipil negara. BPS menargetkan kepatuhan pengisian data di tingkat pejabat publik dapat menjadi motor penggerak bagi validitas data ekonomi makro di Bumi Lancang Kuning.

Syahrial Abdi menjelaskan bahwa akurasi data yang dihimpun selama sensus ini akan menjadi kompas utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan cetak biru kebijakan pembangunan. Menurut dia, validitas potret ekonomi daerah sangat bergantung pada keterbukaan setiap responden saat diwawancarai petugas. Oleh sebab itu, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah provinsi diinstruksikan untuk tidak menutup-nutupi kondisi riil usaha atau aktivitas ekonomi mereka.

Sensus ini bukan sekadar rutinitas pencacahan sepuluh tahunan, melainkan instrumen vital untuk memetakan arah investasi dan penguatan sektor domestik Riau ke depan. Jika instansi pemerintah tidak memberikan data yang valid, kebijakan yang dilahirkan berisiko tidak tepat sasaran.

Di sisi lain, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Riau menyoroti tantangan di lapangan terkait masih rendahnya pemahaman publik mengenai dampak langsung dari program pencacahan ini. Kepala Diskominfotik Riau Supriyadi menyatakan, fungsi edukasi kini dibebankan kepada para ASN agar mereka aktif menjembatani komunikasi antara BPS dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Supriyadi menambahkan, pendekatan personal dari lingkungan terdekat dinilai lebih efektif untuk mengikis keraguan warga saat menerima kunjungan petugas. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir terhadap kerahasiaan informasi yang diberikan karena seluruh data dilindungi undang-undang dan murni digunakan demi kepentingan formulasi program kesejahteraan sosial serta pelayanan publik. (Bil)