RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau memperketat pengawasan terhadap seluruh tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA dan SMK negeri tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi praktik manipulasi data calon siswa serta praktik titipan yang kerap mencederai keadilan dalam proses seleksi.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto mengingatkan seluruh panitia seleksi dan kepala sekolah untuk menjaga objektivitas selama proses penerimaan berlangsung. Ia memastikan akan ada sanksi tegas bagi aparatur sekolah yang terbukti melakukan kecurangan atau menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun.

"Semua kepala sekolah tanpa terkecuali harus mengikuti aturan yang ada. Jangan ada rekayasa atau permainan data demi meloloskan calon murid tertentu," ujar SF Hariyanto di Pekanbaru, Senin (15/6/2026).

Selain memperketat celah kecurangan di sekolah negeri, Pemprov Riau juga mulai mengarahkan perhatian pada pemerataan akses pendidikan dengan melibatkan sektor swasta. Kebijakan ini diambil agar calon siswa yang tidak terakomodasi di sekolah negeri tetap mendapatkan hak pendidikan yang setara tanpa memicu penumpukan kuota.

SF Hariyanto meminta para orangtua murid di Riau untuk tidak memaksakan diri menggunakan jalur belakang atau memercayai calo yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan materi. Sistem seleksi tahun ini diklaim akan berjalan lebih transparan sehingga kelulusan siswa murni berbasis pada pemenuhan syarat administratif dan zonasi yang berlaku.

"Jika memang anak tersebut memenuhi kriteria dan jalurnya sesuai, mereka pasti diterima. Orangtua tidak perlu tergiur janji pihak luar yang mengklaim bisa membantu lewat jalur tidak resmi," katanya menambahkan.

Melalui pengawasan berlapis ini, Pemprov Riau menargetkan pelaksanaan SPMB tahun ini dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas dunia pendidikan di Bumi Lancang Kuning. (Bil)