RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah berani dengan mengakomodasi seluruh tenaga honorer yang memenuhi syarat ke dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK paruh waktu. Kebijakan ini menjadikan Pekanbaru sebagai satu-satunya wilayah di Provinsi Riau yang tidak menolak berkas pelamar honorer dalam seleksi tersebut.

Langkah berani ini memicu konsekuensi besar pada jumlah usulan. Pemerintah Kota Pekanbaru tercatat mengajukan lebih dari 5.000 tenaga PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat. Angka ini melonjak tajam dibandingkan rata-rata kabupaten dan kota lain di Riau yang hanya berani mengusulkan 1.000 hingga 1.500 orang karena keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menyatakan bahwa setelah berhasil menyelamatkan status ribuan honorer tersebut, fokus daerah saat ini adalah mendesak pemerintah pusat agar meningkatkan status mereka. Pemerintah kota tengah menyusun formulasi kepegawaian agar para pegawai paruh waktu tersebut bisa segera dialihkan menjadi PPPK penuh waktu.

Agung Nugroho menambahkan bahwa proses penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota akan tetap berjalan pararel sesuai dengan regulasi nasional. Pengajuan kuota yang masif ini diklaim sebagai bentuk komitmen lokal dalam memberikan kepastian nasib bagi para tenaga pencari kerja yang sudah mengabdi lama di instansi pemerintahan.

Mengingat beban anggaran yang cukup besar, pemerintah daerah kini berharap ada kelonggaran regulasi dan dukungan fiskal dari pusat. Dengan demikian, target untuk mengubah status ribuan pegawai paruh waktu menjadi penuh waktu dapat terealisasi tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah keuangan Kota Pekanbaru ke depan. (Bil)