RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal untuk menyajikan laporan apa adanya terkait capaian Program Strategis Nasional (PSN). Validitas data antara dokumen laporan dan realitas di lapangan menjadi taruhan akuntabilitas daerah di mata pemerintah pusat.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi capaian PSN periode Januari–Mei 2026 yang berlangsung di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Senin (18/5/2026). Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran kepemimpinan daerah serta perwakilan instansi sektoral terkait.

Syahrial Abdi menjelaskan bahwa akurasi informasi yang dikirimkan ke Jakarta merupakan tanggung jawab mutlak kepala daerah. Oleh karena itu, ia melarang adanya modifikasi data demi sekadar memperlihatkan capaian yang baik, sementara kondisi riil di masyarakat justru berbanding terbalik.

Menurut Syahrial, sinkronisasi antarkomponen pemerintahan di daerah harus terus diperkuat. Transparansi laporan ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi di internal birokrasi, sehingga mencegah munculnya distorsi informasi yang bisa memicu sentimen negatif di ruang publik.

Berdasarkan catatan evaluasi lima bulan terakhir, potret implementasi program nasional di Bumi Lancang Kuning menunjukkan hasil yang bervariasi. Sejumlah agenda prioritas seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta proyek percontohan Sekolah Rakyat diklaim telah berjalan pada jalur yang benar.

Indikator positif lainnya terlihat pada realisasi target pembangunan tiga juta rumah dan penguatan sektor ketahanan pangan lokal yang sejauh ini masih bergerak stabil. Pada aspek jaminan sosial, perluasan akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS serta revitalisasi sarana pendidikan dasar dinilai menunjukkan grafik yang membaik.

Kendati demikian, Pemprov Riau memberikan catatan kritis pada program pengentasan kemiskinan ekstrem dan akselerasi investasi. Meskipun inflasi daerah relatif terkendali berkat penyederhanaan regulasi perizinan dan kerja sama antardaerah, intervensi terhadap kantong-kantong kemiskinan dinilai masih lambat dan membutuhkan lompatan progres yang lebih signifikan.

Pemerintah daerah mengapresiasi komitmen instansi vertikal yang menjadi motor penggerak program-program pusat tersebut. Ke depan, pola komunikasi yang lebih terbuka diharapkan mampu mengurai sumbatan birokrasi, terutama pada sektor-sektor yang serapannya belum memenuhi target triwulan. (Bil)