RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru menemukan hambatan dalam upaya pemutakhiran basis data kependudukan melalui program penugasan aparatur sipil negara di tingkat rukun warga atau RW. Sejumlah warga di wilayah percontohan dilaporkan masih enggan memberikan data kepada petugas saat proses pendataan lapangan berlangsung.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi tiga bulan pertama pelaksanaan program "Satu ASN Satu RW" yang mencakup wilayah Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Sail. Pertemuan yang digelar di Gedung Mal Pelayanan Publik Pekanbaru, Rabu (29/4/2026), menjadi ajang identifikasi masalah bagi keberlanjutan program pilot tersebut.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut menjelaskan bahwa resistensi masyarakat dipicu oleh kurangnya sosialisasi terkait tujuan pendataan. Ketidaksesuaian komunikasi antara petugas dan warga membuat sebagian penduduk merasa ragu untuk memberikan informasi pribadi mereka.

"Sebagai program baru, sosialisasi memang belum mencapai taraf sempurna. Masih ada warga yang ragu karena pola komunikasi yang belum tepat di lapangan," ujar Ingot usai memimpin rapat evaluasi tersebut.

Turut hadir dalam evaluasi ini Asisten III Bidang Administrasi Umum Syamsuwir, Kepala BKPSDM Samto, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Ardiansyah Eka Putra. Para lurah dan ASN yang bertugas juga menyampaikan laporan hambatan teknis yang mereka temui selama tiga bulan terakhir.

Ingot menegaskan bahwa sinkronisasi data ini bersifat mendesak guna meminimalisasi selisih angka antara data administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan fakta aktual di tingkat kelurahan. Akurasi potret kemiskinan dan kependudukan sangat menentukan efektivitas penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.

Guna mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru tengah menyiapkan skema kerja baru yang lebih efektif bagi para ASN. Perbaikan sistem ini diharapkan dapat memperlancar pembaruan data yang nantinya akan digunakan sebagai fondasi perencanaan pembangunan kota ke depan.

Program yang diresmikan oleh Walikota Pekanbaru Agung Nugroho pada 12 Februari 2026 ini merupakan kolaborasi bersama Badan Pusat Statistik. Melalui kehadiran ASN di setiap RW, pemerintah berupaya memperpendek jarak pelayanan publik sekaligus memastikan bantuan pemerintah tidak lagi salah alamat akibat data yang kedaluwarsa. (Bil)