RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru mendesak percepatan sinkronisasi penanganan banjir dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat. Tersumbatnya aliran air pada infrastruktur di bawah jalan nasional dan provinsi dinilai menjadi pemicu utama genangan yang tak kunjung surut di wilayah pemukiman serta akses publik.

Persoalan ini kembali mencuat menyusul evaluasi kondisi drainase di Kecamatan Marpoyan Damai. Kawasan tersebut menjadi sorotan tajam setelah seorang pengendara sepeda motor tewas terseret arus parit saat hujan deras pada pertengahan April lalu.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengungkapkan, salah satu titik krusial yang menyumbat aliran air berada di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sekitar area Eco Green. Menurut dia, terdapat gorong-gorong di bawah badan jalan yang kapasitasnya sudah tidak memadai dan harus segera dibongkar.

"Posisinya tepat di bawah aspal, sehingga pembongkaran menjadi keharusan agar air bisa mengalir lancar menuju Sungai Kampar. Saat hujan, arus di sana sangat deras dan jika terhambat, dampaknya langsung ke pemukiman warga," ujar Agung Nugroho, Jumat (24/4/2026).

Meskipun Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan normalisasi pada saluran yang menjadi wewenang daerah, Agung menegaskan bahwa upaya tersebut tidak akan optimal tanpa intervensi pada infrastruktur yang dikelola provinsi maupun pusat. Sejumlah ruas jalan utama di Pekanbaru memang tercatat berada di bawah wewenang instansi yang berbeda.

Ia berharap adanya langkah konkret dan terpadu agar penanganan banjir tidak dilakukan secara parsial. Koordinasi lintas instansi dianggap sebagai kunci agar proyek drainase di tingkat kota bersambung dengan saluran pembuangan utama yang dikelola otoritas lebih tinggi.

"Penanganan ini harus menyeluruh. Kami butuh dukungan semua pihak agar aliran air benar-benar lancar dan tidak ada lagi hambatan teknis yang memicu luapan ke jalan dan sekolah," katanya menambahkan. (Bil)