RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru bersiap kembali melakukan perombakan birokrasi dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna mengisi sejumlah posisi strategis, mulai dari kepala dinas hingga level kewilayahan, yang saat ini masih dibiarkan kosong atau hanya diisi oleh pelaksana tugas (plt).

Kepastian mengenai kelanjutan pelantikan ini disampaikan oleh Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menyusul pengukuhan 29 pejabat eselon pada akhir pekan lalu. Menurut Agung, rotasi dan mutasi merupakan kebutuhan organisasi untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal, terutama pada instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

"Proses pelantikan akan terus dilakukan secara bertahap. Saat ini kami masih menunggu hasil evaluasi dan uji kompetensi dari BKPSDM," ujar Agung di Pekanbaru, Selasa (21/4/2026).

Ia menegaskan bahwa pergeseran jabatan kali ini murni bertujuan untuk mengisi kekosongan administratif, salah satunya disebabkan oleh banyaknya aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa purna tugas. Agung juga menjamin tidak ada kebijakan demosi atau penurunan eselon dalam proses restrukturisasi ini.

Selain pengisian posisi lowong, skema "tukar guling" atau rotasi antarpejabat juga akan dilakukan untuk menyegarkan suasana kerja di internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Fokusnya adalah mengisi jabatan yang kosong. Ada juga sedikit pergeseran posisi atau rolling untuk penyegaran saja," tambahnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat empat pos pimpinan tinggi pratama yang masih belum memiliki pejabat definitif, yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo), serta Dinas Pendidikan.

Kondisi serupa juga terjadi di tingkat kewilayahan, di mana posisi Camat Marpoyan Damai hingga saat ini masih dikendalikan oleh pelaksana tugas. Penuntasan pengisian jabatan ini diharapkan dapat mempercepat eksekusi program strategis pemerintah kota di sisa tahun anggaran berjalan. (Bil)