Oleh: Hendrianto. .

DUNIA politik kita hari ini mungkin perlu berkaca pada cermin tua dari tahun 1955. Saat itu, ada seorang pria kelahiran Mudik Ulo, Hulu Kuantan, yang berangkat ke Jakarta dengan satu misi gila: Membelah provinsi.

Namanya Buya Ma’rifat Mardjani.

Kalau politisi sekarang sibuk main TikTok atau pasang baliho sampai ke dahan pohon, Buya Ma’rifat punya cara yang jauh lebih "berdarah-darah". Beliau adalah produk tulen Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Baso. Modalnya cuma satu: Jaringan surau dan kepercayaan rakyat.

Bayangkan tahun 1955. Riau belum jadi apa-apa. Kita masih "numpang" di rumah besar bernama Provinsi Sumatra Tengah. Urusan birokrasi jauhnya minta ampun ke Bukittinggi. Rakyat Riau merasa seperti anak tiri yang hanya diperas minyak dan karetnya, tapi jalannya tetap berlumpur.

Di situlah Buya Ma’rifat masuk.

Beliau berkampanye tidak pakai mobil mewah. Beliau naik sampan, menyusuri lekuk Sungai Kuantan, Indragiri, sampai ke Kampar. Singgah dari masjid ke masjid. Tidak ada janji manis bagi-bagi amplop. Janjinya cuma satu, tapi berat: "Riau harus jadi provinsi sendiri!"

Hasilnya? Gila.

Meskipun beliau maju lewat Partai PERTI—yang secara nasional bukan partai raksasa—suara dari "kaum sarau" di Sumatra Tengah meledak. Dari empat kursi yang didapat PERTI di seluruh Indonesia, tiga di antaranya disumbangkan dari wilayah ini. Buya Ma’rifat pun melenggang ke Senayan sebagai satu-satunya putra asli Riau di parlemen.

Di Jakarta, beliau tidak diam jadi "stempel" pemerintah. Beliau adalah orator ulung. Kalau beliau sudah bicara di podium DPR, argumennya bukan cuma soal emosi, tapi data. Beliau teriak bahwa Indonesia bukan cuma Jakarta atau Bukittinggi. Perjuangan itu berdarah-darah sampai akhirnya lahir UU No. 19 Tahun 1957. Riau resmi berdiri di atas kaki sendiri.

Tapi, mari kita tarik napas sejenak. Tengoklah ke kampung halamannya sekarang.

Coba jalan-jalan ke Mudik Ulo hari ini. Apa yang Anda lihat? Alih-alih aspal mulus yang melambangkan kemajuan sebuah provinsi yang sudah kaya raya, mata kita justru disuguhi pemandangan lama: ruas jalan yang becek, berlubang, dan berlumpur.

Jauh dari kata modern. Padahal dari rahim desa inilah lahir "Bapak Pendiri" Riau. Ironis memang.

Buya Ma’rifat dulu naik sampan karena memang belum ada jalan. Sekarang, setelah provinsinya berdiri puluhan tahun dan triliunan rupiah uang minyak serta sawit mengalir, warga di tanah kelahirannya justru seperti dipaksa kembali ke zaman dulu—harus "berenang" di lumpur hanya untuk keluar desa.

Politisi sekarang harusnya malu. Mereka menikmati kursi empuk di Pekanbaru atau Jakarta hasil dari perjuangan yang dirintis Buya, tapi lupa memperbaiki jalan menuju rumah sang perintis.

Kesederhanaan Buya itu pilihan hidup, tapi membiarkan tanah kelahirannya tertinggal adalah sebuah kelalaian. Jangan sampai kita hebat dalam memuji sejarah, tapi payah dalam mengurus realita.

Makam beliau boleh saja tenang di Sei Alah, tapi melihat kondisi jalan di Mudik Ulo sekarang, rasanya perjuangan "memerdekakan" Riau yang dicita-citakan Buya Ma’rifat Mardjani masih punya utang besar yang belum lunas.

Begitulah.

Kita pintar mendirikan monumen, tapi sering lupa membangun jalan. (***)