RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau memperketat integrasi pengawasan keamanan pangan dan peredaran obat-obatan di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini menjadi strategi krusial dalam upaya menurunkan prevalensi gizi buruk dan tengkes atau stunting yang tertuang dalam target pembangunan daerah jangka menengah.

Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi menegaskan bahwa persoalan kesehatan di Riau saat ini tidak dapat dilepaskan dari kualitas konsumsi masyarakat. Menurut dia, jaminan terhadap pangan aman merupakan fondasi utama dalam meningkatkan derajat kesehatan warga, terutama bagi kelompok rentan.

"Dalam dokumen RPJMD Riau 2025-2029, tantangan nyata kita adalah menekan angka prevalensi gizi kurang. Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat harus berjalan selaras dengan pengawasan yang ketat," ujar Syahrial Abdi saat membuka agenda Advokasi Kabupaten/Kota Pangan Aman di Balai Pauh Janggi, Pekanbaru, Kamis (16/4/2026).

Selain masalah pangan, pemerintah daerah juga menyoroti ancaman resistensi antimikroba akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Syahrial Abdi menyebutkan bahwa peredaran produk yang tidak memenuhi standar masih ditemukan di lapangan, sehingga diperlukan sinergi lebih kuat antara pemerintah daerah dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Provinsi Riau meminta seluruh kabupaten dan kota mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bantuan Operasional Kesehatan. Penyaluran dana tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi serapan anggaran, tetapi memiliki dampak langsung pada perlindungan konsumen.

"Ukuran keberhasilan pemerintah adalah saat masyarakat merasa terlindungi, mengonsumsi pangan yang sehat, dan mendapatkan obat berkualitas. Kolaborasi antara provinsi, daerah, dan BBPOM menjadi kunci mutlak," tutur Syahrial Abdi.

Sesuai dengan target pembangunan 2025-2029, penguatan ketahanan pangan dan penurunan risiko penyakit menjadi prioritas utama. Pemprov Riau menargetkan seluruh wilayah di Bumi Lancang Kuning dapat menjadi daerah dengan kategori pangan aman guna memastikan keberlanjutan kualitas sumber daya manusia di masa depan. (Bil)