RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta bijak dan mampu mencari jalan tengah dalam menyikapi penolakan relokasi warga di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Hal itu disampaikan Anggota DPRD Riau, Edi Basri, saat menjawab wartawan, Selasa (14/4/2026).

Edi Basri mengatakan, persoalan ini harus diselesaikan dengan pendekatan yang adil tanpa merugikan salah satu pihak. Pemprov Riau dinilai memiliki peran strategis sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dalam menghadirkan solusi yang berimbang.

“Di satu sisi ini adalah aspirasi masyarakat, dan di sisi lain merupakan bagian dari penataan yang dilakukan pemerintah. Dalam falsafah Melayu, ini seperti menarik rambut dalam tepung,” ujar Edi.

Filosofi tersebut, ditegaskannya, menggambarkan pentingnya menyelesaikan persoalan secara hati-hati, sehingga tujuan tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif. Kebijakan yang diambil diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus menjaga tatanan yang tengah dijalankan pemerintah.

Politisi Partai Gerindra daerah pemilihan Kampar itu juga menekankan pentingnya peran Pemprov Riau sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah dan kondisi riil masyarakat di lapangan. Menurutnya, kepentingan dan kapasitas masyarakat harus dilihat secara faktual.

"Intinya terpenting, kita tidak boleh berpikir negatif. Ini bukan soal kepentingan kelompok tertentu atau penguasa, melainkan kepentingan yang komprehensif, baik untuk daerah maupun secara nasional,” tegasnya.

Seperti diketahui, warga yang menolak relokasi hingga kini masih bertahan di sekitar Kantor Gubernur Riau. Mereka mendirikan tenda dan menggunakan terpal sebagai tempat tinggal sementara sambil menunggu kejelasan solusi dari Pemprov Riau.

Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah cepat dan humanis dari pemerintah. Selain aspek sosial, persoalan di kawasan TNTN juga berkaitan dengan isu lingkungan, tata kelola kawasan konservasi, serta keberlangsungan ekosistem yang menjadi bagian penting dari kepentingan nasional. -vie