RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau kini menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat terkait penyediaan lahan pengganti seluas 9.966 hektare untuk merelokasi ribuan warga yang bermukim di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo atau TNTN. Meskipun proses administrasi di tingkat pusat masih berjalan, warga diminta tetap tenang dan diperbolehkan menjalankan aktivitas ekonomi seperti biasa.

Kepastian tersebut mengemuka setelah Pemerintah Provinsi Riau menerima aspirasi dari aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan di Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026). Dalam pertemuan di Ruang Rapat Melati tersebut, terungkap bahwa dari total 10.600 hektare lahan yang diduduki warga, baru 633 hektare atau sekitar 227 kepala keluarga yang berhasil direlokasi.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada pemerintah pusat guna meminta dukungan kebijakan terkait sisa lahan yang belum terpetakan solusinya. Menurutnya, pemprov berkomitmen mengawal hak-hak 3.916 kepala keluarga yang terdampak agar proses transisi berjalan adil.

"Kami sudah menyurati pusat mengenai lahan pengganti ini. Aspirasi dari forum dialog tadi juga kami tampung untuk didiskusikan lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan kebijakan," ujar SF Hariyanto usai pertemuan.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan mata pencaharian mereka selama masa tunggu relokasi. Pemerintah menjamin tidak akan ada gangguan terhadap aktivitas pertanian maupun perkebunan warga, termasuk kegiatan panen di lahan yang saat ini mereka tempati.

Apresiasi diberikan kepada warga yang telah menyerahkan sertifikat lahan mereka sebagai bentuk itikad baik mendukung penataan kawasan konservasi tersebut. Kerja sama ini dinilai menjadi modal penting bagi pemerintah untuk meyakinkan pusat agar mempercepat ketersediaan lahan pengganti.

Anggota Komisi III DPR RI Siti Aisyah yang hadir dalam pertemuan itu menilai telah tercapai kesepahaman antara masyarakat dan pemerintah daerah. Menurutnya, tensi di lapangan mulai mereda setelah adanya jaminan tertulis dan verbal mengenai kepastian ruang hidup warga ke depan.

Di sisi lain, perwakilan warga TNTN Wendri berharap agar komunikasi tidak hanya berhenti di level daerah. Warga mengusulkan adanya dialog langsung dengan kementerian terkait, termasuk melalui konferensi video, untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penyelesaian konflik agraria ini.

Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menjadi jalan tengah untuk menjaga fungsi ekologis Taman Nasional Tesso Nilo tanpa mengabaikan kesejahteraan ribuan warga yang telah lama menggantungkan hidup di kawasan tersebut. (Bil)