RIAUIN.COM - Kepolisian Daerah Riau mengambil langkah cepat untuk memulihkan situasi keamanan di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, pasca-aksi massa pekan lalu. Selain meredam ketegangan, aparat menekankan pengawasan ketat terhadap peredaran narkotika yang menjadi akar keresahan warga di wilayah pesisir tersebut.

Langkah persuasif dilakukan melalui dialog terbuka di Kantor Camat Pasir Limau Kapas pada Minggu (12/4/2026). Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran kepolisian, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat setempat untuk menyepakati penghentian konflik horizontal.

Wakapolda Riau Hengky Haryadi menyatakan bahwa pihaknya menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Ia menegaskan bahwa penindakan tidak hanya menyasar masyarakat sipil, tetapi juga internal kepolisian jika terbukti terlibat.

"Polda Riau menerapkan zero tolerance. Sanksi jelas dan tegas akan diberikan, termasuk bagi oknum anggota yang terlibat dalam jaringan ini," ujar Hengky.

Hengky juga mengimbau warga agar tidak kembali melakukan aksi main hakim sendiri. Menurutnya, tindakan anarkistis hanya akan melahirkan persoalan hukum baru dan mengaburkan upaya pemberantasan narkoba yang sedang berjalan.

Senada dengan hal tersebut, Kapolres Rokan Hilir Isa Imam Syahroni memastikan personelnya akan meningkatkan intensitas patroli di lapangan. Wilayah pesisir Panipahan yang selama ini rentan terhadap jalur masuk barang terlarang akan menjadi fokus pengamanan ekstra guna menjaga stabilitas kamtibmas.

Bupati Rokan Hilir Bistamam yang turut hadir dalam pertemuan tersebut meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi. Ia mendorong sinergi antara warga dan aparat agar informasi mengenai peredaran narkoba dapat segera ditindaklanjuti secara legal.

Dalam forum tersebut, perwakilan tokoh masyarakat menyampaikan aspirasi agar penegakan hukum dilakukan hingga menyentuh bandar besar di balik jaringan lokal. Pertemuan diakhiri dengan deklarasi bersama yang memuat komitmen untuk menjaga perdamaian dan mendukung penuh penegakan hukum tanpa kekerasan massa.

Sebelumnya, keresahan masyarakat memuncak dalam aksi protes massal yang berujung pada pembakaran aset milik warga yang diduga sebagai pengedar narkoba. Insiden ini sempat menarik perhatian publik secara nasional sebagai bentuk protes atas maraknya peredaran zat terlarang di wilayah tersebut. (Bil)