Advertorial
Komisi IV DPRD Riau Ultimatum Dishub, Penyeberangan Dumai–Rupat Harus Normal Sebelum 10 April
Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma'mun Solihin didampingi anggota, Kairul Umam memberikan keterangan hasil RDP dengan Dishub terkait Roro Rupat -Dumai. | Foto : ist
RIAUIN.COM– Komisi IV DPRD Provinsi Riau memberikan tenggat waktu kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Riau hingga 10 April 2026 untuk menormalkan kembali operasional penyeberangan Roro Dumai–Rupat. Langkah tegas ini diambil menyusul dampak serius yang dirasakan petani sawit di Pulau Rupat, akibat tertahannya puluhan truk pengangkut hasil panen yang menyebabkan harga jual di tingkat petani anjlok drastis.
Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma’mun Solihin, menyampaikan ultimatum tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dishub Riau, Kamis (2/4/2026). Dikatakannya, kendala teknis termasuk proses docking kapal, seharusnya tidak lagi menjadi alasan keterlambatan operasional.
“Biaya docking sudah diselesaikan. Kami minta Dishub segera mengoperasikan kapal kembali. Untuk mengurai antrean sekitar 50 truk, pelayanan akan ditambah hingga pukul 00.00 WIB setiap hari,” tegas Ma’mun.
Diketahui, penumpukan truk terjadi akibat pembatasan angkutan logistik selama masa Lebaran sesuai kebijakan SKB Tiga Menteri. Kondisi ini membuat distribusi hasil panen sawit dari Pulau Rupat terhenti, diperparah dengan terbatasnya jumlah pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di wilayah tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Riau, Khairul Umam, menilai kondisi ini telah memukul ekonomi masyarakat secara signifikan. Ia menyebut, terhambatnya distribusi menyebabkan pengepul menghentikan aktivitas pembelian, sehingga harga sawit di tingkat petani merosot tajam.
“Petani tidak bisa menjual hasil panennya karena akses distribusi terputus. Dampaknya sangat serius, harga sawit turun hingga Rp1.700 per kilogram, padahal normalnya bisa di atas Rp3.000. Ini jelas merugikan masyarakat Rupat,” ujarnya.
Khairul menambahkan, meskipun antrean truk mulai berangsur terurai, pihaknya akan terus mengawasi komitmen Dishub agar operasional penyeberangan benar-benar kembali normal sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
RDP tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Komisi IV DPRD Riau, di antaranya Jon Ade Nopendra, Suyadi, Muhtarom, Samsuri Daris, Farida Saad, Dodi Saputra, Manahara Napitupulu, dan Darmalis. -adv
Berita Lainnya
Sidak Pansus OPD DPRD Riau ke Indopalm, Ada Alat Berat tak Bayar Pajak
Forum Wartawan Parlemen Sumbar Studi Tiru Kerjasama Kemitraan ke DPRD Riau
Pansus LKPJ DPRD Riau Audiensi dengan Plt Gubernur, Soroti Optimalisasi PAD
Wakil Ketua Pansus DPRD Riau Kunjungan Insidentil ke PT Meskom Agro Sarimas Guna
DPRD Riau Dorong Penguatan Perlindungan Perempuan di Paripruna, Ranperda Masuk Tahap Lanjutan
Pansus DPRD Riau Kunker ke Bank BJB, Dalami Skema Penyertaan Modal BUMD
Sidak Pansus OPD DPRD Riau ke Indopalm, Ada Alat Berat tak Bayar Pajak
Forum Wartawan Parlemen Sumbar Studi Tiru Kerjasama Kemitraan ke DPRD Riau
Pansus LKPJ DPRD Riau Audiensi dengan Plt Gubernur, Soroti Optimalisasi PAD
Wakil Ketua Pansus DPRD Riau Kunjungan Insidentil ke PT Meskom Agro Sarimas Guna
DPRD Riau Dorong Penguatan Perlindungan Perempuan di Paripruna, Ranperda Masuk Tahap Lanjutan
Pansus DPRD Riau Kunker ke Bank BJB, Dalami Skema Penyertaan Modal BUMD