RIAUIN.COM — Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau menembus angka dua digit pada tahun 2027 masih menjadi fokus pembahasan di DPRD Riau. Meski belum tercapai saat ini, optimisme terhadap peningkatan pendapatan daerah tetap terjaga.

Wakil Ketua DPRD Riau, H Budiman Lubis SH, menegaskan sinergi antara eksekutif, legislatif, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus diperkuat. Langkah ini juga diiringi dengan rencana kerja sama bersama aparat penegak hukum (APH), seperti kepolisian dan kejaksaan.

Menurutnya, kolaborasi tersebut bertujuan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, termasuk melalui langkah tegas terhadap wajib pajak yang belum patuh.

“Kerja sama ini mencakup audit hingga penyelidikan terhadap wajib pajak, khususnya di sektor strategis seperti pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan pajak rokok,” katanya, Rabu (8/4/2026).

Penindakan terhadap wajib pajak yang tidak disiplin menjadi langkah penting untuk menutup potensi kebocoran penerimaan daerah. “Kita juga akan menindak wajib pajak yang tidak disiplin. Kebocoran di beberapa sektor harus kita tutup. Semua lini sekarang bekerja keras demi kepentingan Riau,” tegasnya.

Budiman mengakui capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau saat ini belum menunjukkan peningkatan signifikan. Meski demikian, berbagai upaya yang tengah dilakukan mulai memperlihatkan arah positif.

Menurutnya, belum tepat untuk bersikap pesimis terhadap kondisi tersebut. “Terlalu dini jika kita pesimis, kita harus tetap optimistis,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pembahasan peningkatan PAD masih berlangsung melalui Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, terutama dengan adanya kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang baru.

Dalam 7 hingga 8 bulan ke depan, sejumlah kebijakan strategis disebut masih akan difinalisasi. Karena itu, penilaian capaian pendapatan dinilai lebih tepat dilakukan pada kuartal terakhir tahun berjalan.

“Kita tunggu saja. Apalagi kebijakan pemerintah pusat juga belum final, seperti rencana pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026. Untuk 2027 kita belum tahu, jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan,” jelasnya.

Apabila tidak terjadi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat dan tren PAD terus meningkat, maka target APBD dua digit sangat memungkinkan tercapai.

“Kalau tidak ada pemotongan, dengan capaian kita sekarang di kisaran 9 koma sekian triliun, jika ada kenaikan sedikit saja, kita sudah bisa masuk dua digit. Kita harus optimistis,” tuturnya. -vie