RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menetapkan standar teknis yang ketat bagi calon ternak bantuan Presiden tahun anggaran 2026. Selain validitas data penerima, aspek kesehatan hewan menjadi prioritas utama guna memastikan bantuan tersebut bebas dari ancaman wabah penyakit menular pada ternak.

Langkah pengawasan ini dipertegas dalam pertemuan teknis yang melibatkan seluruh perangkat daerah bidang peternakan dari 12 kabupaten/kota di Pekanbaru, Selasa (7/4/2026). Fokus utama pembahasan kali ini adalah mengantisipasi risiko penyebaran virus dan memastikan aspek legalitas asal-usul ternak.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau Mimi Yuliani Nazir menyatakan, setiap sapi yang akan disalurkan wajib melewati pemeriksaan kesehatan yang ketat. Kriteria tersebut mencakup bobot minimal hingga surat keterangan bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD).

"Kami ingin menjamin keamanan hewan ini sebelum sampai ke tangan masyarakat. Standardisasi kesehatan ini tidak bisa ditawar agar bantuan Presiden memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan, bukan justru membawa masalah penyakit baru di daerah," kata Mimi Yuliani Nazir.

Selain faktor kesehatan, Mimi Yuliani Nazir meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan verifikasi faktual secara langsung ke lapangan. Proses ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan sasaran dan memastikan bahwa penerima bantuan adalah pihak yang memang memenuhi kualifikasi secara administratif maupun teknis.

Kerapian administrasi juga menjadi sorotan dalam rapat koordinasi tersebut. Mimi Yuliani Nazir mengingatkan jajarannya agar seluruh dokumen pendukung disiapkan secara cermat guna menghindari potensi kendala hukum di masa mendatang.

"Ketertiban administrasi adalah kunci. Kerja sama yang proaktif dari daerah dalam memverifikasi calon penerima akan menentukan kelancaran distribusi bantuan pada tahun ini," tuturnya.

Melalui sinkronisasi ini, Pemerintah Provinsi Riau menargetkan peningkatan kesejahteraan peternak lokal melalui penyaluran bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran. Pengawasan akan terus dilakukan mulai dari proses pengadaan hingga sapi tersebut diterima oleh kelompok masyarakat yang telah ditetapkan. (Bil)