RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Bengkulu menyepakati penguatan sinergi dalam optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor perkebunan khususnya kelapa sawit. Hal ini menjadi fokus utama dalam pertemuan antara jajaran Pemprov Riau dengan Wakil Gubernur Bengkulu di Kantor Gubernur Riau, Selasa (7/4/2026).

Potensi besar dari sektor kelapa sawit dinilai memerlukan strategi pemungutan yang lebih terukur dan sistem pengawasan yang ketat. Langkah ini diambil guna memastikan kontribusi komoditas unggulan tersebut dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan bagi kedua provinsi.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan pajak sangat bergantung pada ketepatan kebijakan dan mekanisme pengawasan di lapangan. Pihaknya kini tengah memprioritaskan penguatan regulasi agar seluruh potensi dari sektor perkebunan dapat terserap maksimal ke kas daerah.

Syahrial Abdi menekankan bahwa kolaborasi antarwilayah merupakan instrumen penting untuk memetakan tantangan dalam pemungutan pajak. Melalui pertukaran data dan pengalaman, setiap daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika industri perkebunan saat ini.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyatakan ketertarikannya untuk mengadopsi praktik terbaik yang telah dijalankan Pemprov Riau. Menurutnya, pengalaman Riau dalam mengelola pajak perkebunan sawit menjadi rujukan strategis bagi Bengkulu untuk memperbaiki sistem penerimaan daerahnya.

Mian berharap koordinasi intensif ini terus berlanjut guna menciptakan skema pemungutan pajak yang lebih tepat sasaran. Dengan implementasi kebijakan yang lebih kuat, diharapkan peningkatan pendapatan daerah tersebut dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas melalui program pembangunan. (Bil)