RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau mulai merancang peta jalan transformasi budaya kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema kerja fleksibel. Dalam waktu dekat, abdi negara di lingkungan pemda tersebut dijadwalkan menjalani kombinasi bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan bekerja dari rumah (work from home/WFH) demi mengejar efisiensi nasional.

Rencana ini dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Riau, Senin (6/4/2026). Langkah tersebut merupakan respons atas instruksi Presiden serta tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai modernisasi sistem kerja birokrasi di daerah.

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau Zulkifli Syukur menjelaskan, perubahan pola kerja ini bukan sekadar mengikuti tren, melainkan upaya mengubah pola pikir ASN agar lebih adaptif terhadap teknologi dan berorientasi pada capaian. Berdasarkan draf awal, sistem WFH akan diberlakukan satu hari dalam sepekan.

"Pola kerja fleksibel ini diatur dengan jadwal yang ketat. Khusus untuk WFH, direncanakan berlangsung setiap hari Jumat," ujar Zulkifli Syukur.

Meski memberikan fleksibilitas, Zulkifli Syukur menegaskan bahwa proporsi antara kehadiran fisik dan bekerja jarak jauh tetap akan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Prioritas utama tetap pada stabilitas pelayanan publik yang tidak boleh terganggu oleh perubahan pola kerja tersebut.

Menurut dia, inti dari transformasi ini adalah mengalihkan fokus penilaian dari sekadar kehadiran fisik di meja kantor menjadi penilaian berbasis hasil kerja nyata.

Senada dengan hal itu, Kepala Biro Tata Pemerintahan Jhon Pinem menekankan bahwa implementasi kebijakan ini menuntut penguatan pada sisi pengawasan. Perangkat daerah diwajibkan memiliki instrumen kendali yang kuat untuk memantau produktivitas pegawai saat bekerja dari luar kantor.

"Setiap instansi harus menjamin target kinerja tetap terpenuhi. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan profesionalisme sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat justru semakin meningkat," kata Jhon Pinem.

Melalui penyesuaian ini, Pemprov Riau berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien sekaligus menekan biaya operasional kantor tanpa mengurangi standar performa organisasi. (Bil)