RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menyatakan kesiapannya dalam mendukung proyek strategis nasional pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar untuk dihibahkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas tersebut.

Rencana ini dibahas dalam pertemuan antara Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol di Jakarta, Kamis (2/4/2026). Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau M Job Kurniawan serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Indra.

SF Hariyanto mengungkapkan, terdapat lima wilayah yang akan menjadi fokus utama dalam penyediaan bahan baku sampah untuk PSEL, yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kampar, Pelalawan, dan Bengkalis. Nantinya, lahan yang disediakan akan dikelola oleh kementerian terkait bersama pemerintah daerah setempat.

"Pemprov Riau menyediakan lahan, sementara pembangunan dan operasional menjadi tanggung jawab pusat. Pemerintah kabupaten dan kota nantinya hanya bertugas mengirimkan sampah ke fasilitas tersebut agar tidak ada lagi sistem open dumping atau pembuangan terbuka," ujar SF Hariyanto.

Ia menjelaskan bahwa sinergi antarwilayah menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Berdasarkan data teknis, persyaratan minimal pasokan sampah untuk menjalankan PSEL adalah 1.000 ton per hari. Saat ini, total produksi sampah gabungan dari Pekanbaru (1.011 ton), Kampar (350 ton), dan Siak (192 ton) telah melampaui ambang batas minimal tersebut.

Proyek regional ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi bagi permasalahan lingkungan berkelanjutan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi melalui pasokan energi listrik.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa teknologi tinggi sangat diperlukan untuk mengelola sampah dalam volume besar secara efektif. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan PSEL tetap bergantung pada tata kelola di tingkat hulu.

"Fondasi utamanya adalah pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Jika sampah tidak terpilah, biaya operasional teknologi ini akan menjadi sangat tinggi dan berisiko membebani masyarakat," tutur Hanif. (Bil)