RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi Riau resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026 tentang pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik Lebaran 1447 Hijriah. Kebijakan tersebut ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, S. F. Hariyanto, sebagai langkah menjaga keamanan dan kelancaran arus kendaraan di jalan raya. 

Dalam surat edaran itu ditegaskan adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang, khususnya kendaraan dengan sumbu tiga atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan, serta kereta gandengan. Pembatasan diberlakukan di sejumlah ruas jalan strategis di Provinsi Riau. 

Untuk ruas Pekanbaru–Kandis–Dumai, pembatasan mulai berlaku pada Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 WIB hingga Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB. Sementara pada ruas batas Sumatera Utara/Riau–Pekanbaru–batas Riau/Jambi serta Pekanbaru–Bangkinang–batas Riau/Sumatera Barat, pembatasan juga diterapkan dalam rentang waktu yang sama. 

Adapun untuk ruas jalan lainnya di wilayah Provinsi Riau, pembatasan diberlakukan mulai H-3 hingga H+3 Idul Fitri, yakni dari 19 Maret hingga 24 Maret 2026.
Meski demikian, aturan ini tidak berlaku bagi kendaraan pengangkut kebutuhan penting seperti bahan bakar minyak dan gas, hewan ternak, pupuk, bantuan bencana, serta bahan pokok meliputi beras, gula, minyak goreng, telur, daging, sayur, dan cabai.
Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, MM menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh pihak demi menjaga keselamatan dan kelancaran arus mudik Lebaran. 

“Ini bukan sekadar aturan di atas kertas. Kita ingin arus mudik dan arus balik Lebaran berjalan lancar tanpa kemacetan dan tanpa kecelakaan. Saya minta seluruh pengusaha angkutan barang di Kuansing patuh dan disiplin terhadap kebijakan ini,” tegas Suhardiman Amby, Jumat (13/3/2026). 

Menurutnya, pembatasan operasional angkutan berat merupakan langkah strategis untuk memberi ruang bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.
“Jangan sampai masyarakat yang ingin pulang kampung justru terhambat oleh kendaraan angkutan berat. Lebaran adalah momen silaturahmi, maka jalur transportasi harus benar-benar kita jaga kelancarannya,” ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kuantan Singingi, Hendri Wahyudi, SE mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan sekaligus sosialisasi secara intensif kepada para pengusaha angkutan barang. 

Menurutnya, Dishub Kuansing akan berkoordinasi dengan kepolisian serta pihak terkait untuk melakukan pengawasan di lapangan. 

“Pengusaha angkutan barang juga wajib melengkapi surat muatan yang menjelaskan jenis barang, tujuan pengiriman, serta identitas pemilik barang,” jelas Hendri. 

Dia menambahkan, dokumen muatan tersebut harus ditempelkan di kaca depan kendaraan agar memudahkan petugas melakukan pemeriksaan di lapangan. 

“Jika ditemukan kendaraan yang melanggar atau membawa muatan melebihi kapasitas, tentu akan dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya. 

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap arus mudik Lebaran 2026 di Provinsi Riau dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan lancar sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan nyaman bersama keluarga. -adv