RIAUIN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mendesak pemerintah daerah untuk serius membenahi infrastruktur di wilayah Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir. Meski telah berstatus sebagai kawasan industri, kondisi pembangunan di wilayah tersebut dinilai masih sangat tertinggal.

Anggota DPRD Riau daerah pemilihan Indragiri Hilir, Andi Darma Taufik, menyatakan bahwa penetapan sebuah wilayah sebagai pusat industri seharusnya dibarengi dengan penyediaan infrastruktur dasar yang mumpuni. Namun, fakta di lapangan menunjukkan belum ada perubahan berarti.

"Persoalan di Indragiri Hilir saat ini adalah Pulau Burung yang sudah ditetapkan sebagai kawasan industri namun sangat membutuhkan dukungan infrastruktur. Ini harus menjadi prioritas kita," ujar Andi Darma Taufik di Pekanbaru, Kamis (5/2/2026).

Andi menyebutkan bahwa minimnya akses jalan serta fasilitas penunjang menjadi kendala utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi di sana. Ia menilai intervensi pembangunan dari pemerintah daerah hampir tidak terlihat di wilayah tersebut.

Menurutnya, pembangunan fisik seperti semenisasi jalan maupun sarana publik lainnya masih sangat minim. Ia mengkhawatirkan status kawasan industri di Pulau Burung hanya akan menjadi label administratif tanpa memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat lokal jika tidak ada perbaikan fasilitas.

"Tanpa infrastruktur yang layak, potensi investasi akan sulit berkembang. Kami berharap pemerintah daerah menempatkan Pulau Burung dalam skala prioritas perencanaan pembangunan ke depan," tambahnya.

Pihak legislatif optimistis bahwa dengan konektivitas yang lebih baik, Pulau Burung dapat menarik lebih banyak investor. Hal ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf hidup warga di Indragiri Hilir secara signifikan. (*)