RIAUIN.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Penilaian ini difokuskan pada BUMD yang dianggap belum berkontribusi optimal dan bahkan membebani anggaran daerah.

SF Hariyanto secara terbuka menyoroti kinerja sejumlah BUMD, di antaranya PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR). Menurutnya, BUMD seharusnya menjadi sumber pendapatan dan penggerak ekonomi regional, bukan sebaliknya.

"Seharusnya BUMD itu memberikan penambahan bagi daerah, bukan malah menghabiskan. PT PIR, ada direksi satu dan direksi dua, tetapi tidak ada pendapatan. PT SPR Erlangga, belum terlihat hasilnya, tetapi struktur organisasinya justru semakin banyak," tegas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Rabu (31/12/2025).

Ia menjelaskan, salah satu masalah mendasar yang ditemukan adalah ketidakseimbangan antara biaya operasional, khususnya penambahan struktur organisasi, dengan capaian kinerja keuangan. Penambahan jabatan dan peningkatan biaya operasional tanpa diiringi oleh peningkatan pendapatan dianggap sebagai praktik yang tidak sehat bagi keberlanjutan perusahaan milik daerah.

"Permasalahan ini harus segera kita tuntaskan ke depan. Kita berharap BUMD dapat beroperasi secara mandiri dan memberikan keuntungan," ujarnya.

SF Hariyanto juga menekankan pentingnya profesionalisme bagi jajaran direksi BUMD. Ia mengingatkan pimpinan perusahaan agar fokus pada tanggung jawab utama, yaitu peningkatan kinerja dan kontribusi finansial, dan tidak terjebak pada tuntutan fasilitas mewah.

"Direktur BUMD harus bisa bekerja dengan baik. Jangan sampai baru bertugas sudah mengajukan pembelian mobil dinas. Jika mentalnya seperti itu, bagaimana pendapatan dan hasilnya bisa meningkat?" tutupnya. (Bil)