RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menyelenggarakan refleksi akhir tahun 2025 untuk memaparkan capaian kinerja, kondisi fiskal, serta langkah strategis dalam menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Pertemuan penting ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto di ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Rabu (31/12/2025).

SF Hariyanto menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud transparansi kepada publik. Ia memaparkan proyeksi realisasi pendapatan fiskal Provinsi Riau tahun 2025 yang mencapai 86,77 persen, senilai Rp8,21 triliun dari pagu Anggaran Perubahan APBD sebesar Rp9,47 triliun.

Secara rinci, proyeksi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp4,19 triliun atau 80,59 persen.

“Proyeksi realisasi PAD sebesar Rp4.191.339.006.968 atau 80,59 persen, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp4.021.987.893.844 atau 94,36 persen, dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp6.224.860.000 atau 67,26 persen,” jelasnya.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 83,70 persen atau Rp7.928.612.127.339.

Pengendalian Fiskal dan Layanan Publik
Capaian belanja tersebut, lanjut SF Hariyanto, tetap difokuskan untuk memenuhi belanja wajib dan prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Di tengah tantangan keterbatasan fiskal, Pemprov Riau mengambil sejumlah kebijakan pengendalian.

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 30 persen untuk periode Oktober hingga Desember 2025.

Selain itu, Pemprov juga terus berupaya menggali potensi pendapatan daerah lain. "Upaya pengendalian fiskal termasuk kebijakan pengurangan TPP ASN 30 persen pada Oktober, November, dan Desember, pemenuhan belanja wajib, serta menggali potensi pendapatan dari pengelolaan aset seperti pembangunan hotel Riau di Jakarta dan pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru," papar SF Hariyanto.

Pada sektor kesehatan, Pemprov Riau mencatat komitmen dalam pemerataan layanan. Cakupan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) di Riau hingga akhir 2025 telah mencapai 99,68 persen dari total penduduk.

Cakupan UHC: 7.145.705 jiwa (99,68 persen)

Peningkatan Mutu: Pemenuhan layanan kesehatan di faskes dan rumah sakit rujukan.

Di bidang pendidikan, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional berada di angka 36,91 persen. Sementara capaian literasi membaca mencapai 44,83 persen, yang menjadi fokus peningkatan.

Pendidikan Gratis (Bosda): Total anggaran Rp383,24 miliar (negeri Rp358,59 miliar dan swasta Rp24,56 miliar).

Program Beasiswa: 1.459 penerima Bidikmisi, 2.275 penerima prestasi, 372 penerima prestasi, dan 1.806 penerima bantuan sosial.

Infrastruktur dan Kesejahteraan
Sektor infrastruktur berfokus pada pemeliharaan fungsional jalan dan jembatan. Sepanjang tahun 2025, rehabilitasi dan pemeliharaan telah dilakukan secara merata.

Jenis Pekerjaan    Panjang/Jumlah Unit
Panjang jalan direhabilitasi    30,639 kilometer
Panjang jalan dipelihara    278,318 kilometer
Unit jembatan direhabilitasi    5 unit
Unit jembatan dipelihara    22 unit

Guna menekan angka pengangguran, Pemprov Riau melaksanakan program pelatihan, sertifikasi, penempatan magang, dan peningkatan akses kerja melalui job fair serta Bursa Kerja Khusus (BKK) bagi SMK.

Menutup pemaparannya, Plt Gubri SF Hariyanto menegaskan komitmen Pemprov Riau terhadap perlindungan sosial dan pendidikan bagi masyarakat miskin.

“Pemprov Riau juga memberikan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin dengan 1.459 peserta Bidikmisi, 1.806 peserta bansos pendidikan bagi siswa miskin, pembangunan sekolah rakyat di tiga lokasi (225 orang), dan pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi 27.011 pekerja rentan,” pungkas SF Hariyanto, menandaskan bahwa seluruh kebijakan ini merupakan bukti nyata daerah dalam menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau. (Adv)