RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memperkuat sinergi fiskal dengan memetakan enam fokus utama untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat kemandirian anggaran daerah dan menjamin keberlanjutan proyek-proyek pembangunan di Bumi Lancang Kuning pada tahun anggaran mendatang.

Pemetaan fokus strategis ini disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau, Abdullah, usai rapat koordinasi dengan jajaran eksekutif di Kantor Gubernur Riau, Senin (29/12/2025). Abdullah menekankan bahwa kolaborasi yang terukur antara legislatif dan eksekutif diperlukan untuk merealisasikan potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal.

Enam Fokus Strategis Pendapatan Daerah
Abdullah menjabarkan enam sektor kunci yang harus menjadi prioritas bersama:

1. Penguatan Pajak Daerah dan Penegakan Hukum: Sektor pertama difokuskan pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Abdullah mendorong penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang relevan. Hal ini penting untuk menciptakan transparansi dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak mereka. "Transparansi dan kemudahan akses bagi wajib pajak sangat penting. Kita harus perkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum agar pembayaran pajak lebih mudah," jelas Abdullah.

2. Kajian Mendalam Retribusi Daerah: Pansus menyoroti rendahnya target retribusi daerah yang hanya dipatok Rp14 miliar untuk tahun 2026. Angka ini dianggap tidak mencerminkan potensi riil daerah. DPRD mendesak tim Pemprov Riau melakukan kajian komprehensif untuk menaikkan target retribusi ini secara signifikan.

3. Revitalisasi BUMD Penyelamat Dividen: Kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau digambarkan dalam keadaan kritis, bahkan oleh Abdullah disebut sedang berada di fase "sakratul maut". DPRD menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Penjabat (Pj) Gubernur Riau dalam melakukan revitalisasi total agar BUMD kembali sehat, profesional, dan mampu menyumbang dividen yang substansial bagi kas daerah.

4. Optimalisasi Aset Daerah yang Belum Produktif: Fokus keempat adalah pendayagunaan aset-aset milik Pemprov Riau yang saat ini terbengkalai atau belum dimanfaatkan secara optimal. Pansus mendesak agar aset-aset ini dikelola secara profesional untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan sumber pendapatan baru.

5. Penciptaan Peluang Pendapatan Baru: Selain mengoptimalkan yang sudah ada, DPRD mendorong eksplorasi peluang-peluang pendapatan baru yang sejalan dengan dinamika kebijakan pembangunan dan potensi ekonomi lokal.

6. Maksimalkan Dana Transfer Pusat: Terakhir, Abdullah mengingatkan pentingnya memaksimalkan perolehan dana transfer dari pemerintah pusat, baik berupa Transfer ke Daerah (TKD) maupun Dana Bagi Hasil (DBH). "Kami sangat mengapresiasi upaya maksimal yang telah diinisiasi Pemprov Riau. Kami yakin enam poin ini akan menghasilkan potensi nyata jika kita tindak lanjuti bersama-sama," tutupnya optimistis.

Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto, memastikan kesiapan pemerintah provinsi untuk segera menindaklanjuti dan menyusun rencana aksi yang terstruktur demi mengoptimalkan seluruh sektor penerimaan.

"Kami, jajaran Pemerintah Provinsi Riau, berkomitmen penuh untuk bersinergi dengan DPRD demi memastikan layanan publik kepada masyarakat tetap berjalan optimal," tegas SF Hariyanto. (Adv)