RIAUIN.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Kaderismanto meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian masalah di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Menurutnya, upaya yang telah ditempuh pemerintah daerah Riau dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) masih membutuhkan sinkronisasi dan bantuan konkret agar proses penanganan berjalan efektif.

Kaderismanto menjelaskan, berbagai langkah terukur sudah diambil di tingkat provinsi. Mulai dari pembenahan tata kelola hingga pendekatan persuasif kepada masyarakat yang mendiami kawasan konservasi tersebut.

“Di daerah, kami telah membentuk Tim Percepatan Pemulihan Ekosistem (TP2E) TNTN. Tugas utama tim ini adalah mengawal penyelesaian persoalan, termasuk berkomunikasi langsung dengan warga di sana,” kata Kaderismanto di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (22/12/2025).

Ia menegaskan, masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan TNTN kini sangat membutuhkan kepastian hukum. Hal ini terlihat dari respons positif warga terhadap skema relokasi yang ditawarkan pemerintah.

“Ini menjadi bukti nyata. Sudah lebih dari tiga ribu kepala keluarga (KK) yang mendaftarkan diri untuk relokasi. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang besar untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan legal,” jelasnya.

Meski demikian, Kaderismanto mengakui bahwa tingginya minat warga juga berarti tahapan penyelesaian yang harus dilalui menjadi sangat kompleks dan memakan waktu. Oleh karena itu, sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus diperkuat.

“Prinsipnya, semua pihak terkait di Riau sudah sepakat dengan arah kebijakan yang ada. Namun, karena tahapannya panjang, kami butuh keselarasan yang konsisten dari Jakarta,” ujarnya.

Rapat koordinasi menjadi momentum penting bagi Riau untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan kepada pemerintah pusat. Kaderismanto berharap laporan dari daerah dapat menjadi catatan strategis bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) saat menyampaikan laporan kepada DPR RI, khususnya Komisi XIII.

“Kami di Riau sangat berharap masukan dan kondisi faktual ini dapat menjadi pertimbangan agar dukungan pusat bisa segera direalisasikan. Terutama, untuk memastikan ketersediaan lahan relokasi yang dapat segera menjawab kebutuhan ribuan KK yang sudah mendaftar,” pungkas Ketua DPRD Riau Kaderismanto. (Adv)