RIAUIN.COM- Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menuai kritik tajam atas rencana penyelenggaraan kembali Festival Pacu Jalur dalam rangka HUT Kabupaten Kuansing yang akan digelar pada 10-12 Oktober 2025.

Keputusan ini dinilai tidak bijaksana di tengah kondisi keuangan daerah yang defisit dan ekonomi masyarakat yang belum pulih, terutama setelah serangkaian acara serupa yang berlangsung dari Juni hingga Agustus 2025 meninggalkan utang sekitar Rp300 juta.

Kritik paling keras datang dari anggota DPRD sekaligus Ketua DPC Gerindra Kuansing, Reky Fitro, yang secara terbuka menentang kebijakan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, yang juga berasal dari partai yang sama.

Perbedaan pandangan ini menciptakan perdebatan sengit mengenai skala prioritas pemerintah daerah.

Reky Fitro memandang isu ini dari perspektif ekonomi mikro, berfokus pada kondisi keuangan rumah tangga.

Ia berpendapat bahwa masyarakat sudah terkuras energinya dan kehabisan sumber daya setelah rangkaian pacu jalur sebelumnya.

Menurutnya, perayaan tambahan ini tidak perlu, dan anggaran yang berpotensi mencapai miliaran rupiah seharusnya diprioritaskan untuk membayar hak-hak rakyat yang tertunda, seperti gaji perangkat desa, insentif guru MDA, dan gaji CPNS.

Fitro juga mengecam rencana tersebut sebagai "gaya foya-foya" yang tidak sejalan dengan seruan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi.

Ia skeptis terhadap klaim bahwa dana acara berasal dari non-APBD, mempertanyakan sumber pendanaannya di tengah kesulitan ekonomi yang melanda semua sektor, termasuk perusahaan.

Ia khawatir dampak dari penggalangan dana ini justru akan memengaruhi tunjangan pegawai.

"Takutnya nanti imbasnya malah ke TPP/ iuran pegawai yang dipotong, " kata Fitro.

Berbeda dengan Fitro, Bupati Suhardiman Amby melihat Pacu Jalur sebagai penggerak ekonomi makro yang dirancang untuk menciptakan efek berganda di tengah masyarakat.

Ia berargumen bahwa acara ini sepenuhnya dibiayai oleh sumbangan pihak ketiga dan sponsor, tanpa menggunakan satu persen pun dana APBD.

Melalui pendekatan ini, Bupati ingin menunjukkan bahwa pemimpin daerah harus cerdas menggerakkan perekonomian tanpa bergantung pada kas negara yang terbatas.

Staf khusus Bupati, Saifullah Afrianto, menjelaskan bahwa dana untuk acara tersebut murni bersumber dari pihak ketiga.

Saifullah bahkan mengajak 35 anggota DPRD untuk berpartisipasi dengan menyumbangkan sebagian dari gaji mereka sebagai tambahan hadiah.

Bupati memposisikan acara ini sebagai "kado dari Bupati" kepada rakyat, sebuah argumen yang bersifat personal untuk membangun hubungan emosional.

Sementara itu, salah seorang warga Ahmad Agus dalam tulisannya menilai konflik terbuka antara dua tokoh kunci Gerindra ini mencerminkan dinamika internal partai.

Reky Fitro, sebagai ketua partai, tampaknya ingin menyuarakan suara kritis rakyat untuk menjaga citra partai yang pro-rakyat, sementara Suhardiman Amby, sebagai kepala pemerintahan, fokus pada visi pembangunan ekonomi.

Perdebatan ini bukan hanya soal sebuah acara, melainkan benturan antara visi pembangunan top-down yang diusung Bupati dengan pendekatan kesejahteraan bottom-up yang disuarakan oleh Ketua Partai Gerindra.

Meskipun keduanya berada di bawah naungan politik yang sama, perbedaan prioritas mereka menyoroti adanya faksi atau perbedaan pandangan yang kuat di dalam DPC Gerindra Kuansing.

Hal ini juga dapat menjadi bagian dari manuver politik untuk memposisikan diri menjelang kontestasi di masa depan. (hen)