RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi Riau tengah menyiapkan strategi untuk memperkuat sektor perkebunan kelapa selama tiga tahun ke depan, sebagai bagian dari upaya mendorong hilirisasi industri yang menjadi fokus pemerintah pusat maupun daerah.

Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa kelapa menjadi komoditas prioritas yang akan mendapatkan perhatian serius sepanjang tahun 2025 hingga 2027. Apalagi, Riau—khususnya wilayah pesisir—memiliki posisi strategis untuk bersaing di pasar ekspor.

“Alhamdulillah, kita memiliki areal kebun kelapa terluas di Indonesia, yakni mencapai 440 ribu hektare,” ungkap Syahrial Abdi di Pekanbaru, Senin (25/08/2025).

Ia menjelaskan, potensi terbesar kelapa berada di Kabupaten Indragiri Hilir, yang sudah lama dikenal sebagai pusat kebun kelapa rakyat. Dari wilayah ini, penguatan industri turunan kelapa diharapkan terus berkembang guna menciptakan nilai tambah ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah.

“Harapan kita, kelapa Riau bisa masuk ke sistem hilirisasi industri. Ini sejalan dengan arahan dan dukungan yang diberikan oleh Menteri Pertanian,” tuturnya.

Syahrial juga menyebutkan bahwa Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, telah menyatakan dukungan penuh terhadap upaya peremajaan kelapa di Riau. Bahkan, rencana pendirian tiga pabrik pengolahan kelapa di Indragiri Hilir sudah mendapat persetujuan.

“Kemarin sudah ada komitmen untuk program peremajaan. InsyaAllah, tiga pabrik akan dibangun di Inhil. Kita berupaya maksimal agar pembiayaannya dapat diserap dari APBN, dan Alhamdulillah sudah mendapat persetujuan dari Pak Menteri,” ujarnya.

Tak hanya peremajaan, penataan sistem tata kelola air juga akan dilakukan, terutama di wilayah rawan intrusi air laut seperti Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Pelalawan. Hal ini dianggap penting untuk menjaga produktivitas kebun kelapa masyarakat.

“Tidak hanya peremajaan, tapi juga ada program pengaturan ulang sistem tata air. Karena ancaman intrusi air laut bisa berdampak pada hasil produksi. Balai Wilayah Sungai dari Kementerian PUPR sudah turun langsung ke lapangan,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Dengan dukungan dari pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder terkait, ketahanan dan kesinambungan perkebunan kelapa di Riau diharapkan dapat terus terjaga.

“Mudah-mudahan, target peremajaan 43.800 hektare di enam kabupaten bisa terealisasi di tahun 2026-2027,” tutup Syahrial. (Nab)