RIAUIN.COM – Kecamatan Rumbai ditetapkan sebagai perwakilan Kota Pekanbaru dalam ajang evaluasi tingkat provinsi Riau tahun 2025. Pemilihan ini merupakan hasil penilaian internal Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap capaian kinerja seluruh kecamatan di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikan Asisten III Setdako Pekanbaru, Samto, usai menghadiri kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang digelar di halaman Kantor Camat Rumbai, Kamis (21/8/2025). Menurutnya, evaluasi bukan semata-mata persiapan menghadapi lomba, namun merupakan proses rutin untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan.

"Evaluasi tidak hanya dilakukan saat momen penilaian dari pemerintah kota atau provinsi, tapi harus menjadi budaya kerja di masing-masing kecamatan. Ini penting untuk memastikan pelayanan publik dan pembangunan berjalan optimal," jelas Samto.

Dalam kesempatan yang sama, Camat Rumbai, Abdul Rahman, memaparkan berbagai potensi dan capaian Kecamatan Rumbai kepada tim penilai dari Pemprov Riau. Ia menyebutkan bahwa wilayahnya terdiri dari enam kelurahan: Sri Meranti, Umban Sari, Limbungan Baru, Meranti Pandak, Lembah Damai, dan Palas, dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 104 ribu jiwa.

“Jumlah penduduk di Kecamatan Rumbai paling besar dibanding Rumbai Barat dan Rumbai Timur,” ungkapnya.

Abdul Rahman juga menyampaikan adanya rotasi pejabat di lingkungan kecamatan. Posisi Sekretaris Kecamatan yang sebelumnya diisi Umbaran Dewi—yang kini bertugas sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata—digantikan oleh Taufik Dasaka, mantan Kabid Pendapatan Daerah I di Bapenda Pekanbaru.

"Saya mulai bertugas sebagai Camat Rumbai sejak September 2024. Dengan golongan IV A dan latar belakang Diklatpim III, saya kini sedang mengikuti Diklatpim IV sebagai bagian dari pengembangan kompetensi,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menguraikan alokasi anggaran Kecamatan Rumbai selama tahun 2024 sebesar Rp15,6 miliar, yang sempat mengalami tiga kali penyesuaian sesuai kebutuhan program prioritas.

"Semua kegiatan disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), mulai dari Layanan Oke Masyarakat Keliling (Lomak), Musrenbang, hingga koordinasi lintas sektor," tutup Abdul Rahman. (Nab)