Ditulis: Hendrianto.

RIAUIN. COM- Dalam Sidang Tahunan MPR, DPD, dan DPR RI tahun 2025 yang diselenggarakan pada hari Jumat (15/8), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengakuan yang jujur dan berani tentang salah satu penyakit kronis bangsa: korupsi.

Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan cerminan dari pemahaman mendalam pemerintah terhadap tantangan yang dihadapi.  

Pernyataan tersebut membuka ruang diskusi yang penting mengenai bagaimana korupsi telah mengakar dan apa langkah konkret yang harus diambil untuk mengatasinya.

Prabowo menyoroti prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu bahwa kekuasaan yang tidak diawasi cenderung menjadi korup.

Ia mengutip pepatah bahwa kekuasaan yang absolut akan menghasilkan korupsi yang absolut. Pernyataan ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah pilar utama yang harus dijunjung.

Tanpa sistem pengawasan yang efektif, celah akan selalu ada dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pengakuan Presiden Prabowo yang paling mencengangkan adalah bahwa korupsi sudah merambah ke hampir semua lini birokrasi dan institusi negara.

Menurutnya, korupsi tidak hanya terjadi di satu atau dua kementerian, melainkan ada di setiap eselon birokrasi, di BUMN, bahkan di BUMD.  

Ini adalah pengakuan yang berani, yang secara gamblang mengungkapkan bahwa masalah korupsi bukan sekadar kasus individual, tetapi masalah sistemik.

Pengakuan ini menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi pemerintah. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Ketika korupsi sudah dianggap sebagai "budaya," dibutuhkan upaya luar biasa untuk mengubahnya, tidak hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan reformasi birokrasi yang menyeluruh.

Setelah 299 hari memimpin, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi, terutama terkait penyelewengan di lingkungan pemerintahan, jauh lebih besar dari yang dibayangkan.

Pernyataan ini dapat diartikan sebagai sinyal bahwa pemerintah saat ini memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang skala masalah yang ada. 

Ini bukan sekadar perkiraan, melainkan hasil dari investigasi dan pengamatan langsung.

Pengakuan ini seharusnya tidak dipandang sebagai kegagalan, melainkan sebagai titik awal untuk perbaikan.

Dengan mengetahui skala masalah yang sebenarnya, pemerintah dapat menyusun strategi yang lebih tepat dan terukur untuk memberantas korupsi.

Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat lembaga-lembaga pengawasan, memperbaiki sistem, dan membangun budaya integritas di seluruh jajaran birokrasi.

Pernyataan Presiden Prabowo adalah cerminan dari keberanian untuk mengakui realitas pahit yang dihadapi bangsa. Ini adalah pengakuan yang tulus bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan. 

Pengakuan ini menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik dan menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Pertanyaannya sekarang adalah, setelah pengakuan yang berani ini, apa langkah konkret yang akan diambil pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi?

Akankah pengakuan ini diterjemahkan menjadi kebijakan yang kuat dan implementasi yang efektif? Wallahu A'lam bis-Sawab. (***)