RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyatakan komitmennya dalam mendukung program nasional pembangunan 3 juta unit rumah yang digagas pemerintah pusat sebagai langkah strategis dalam mengurangi angka kemiskinan.

Program ini diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, khususnya di Riau, meskipun belum menjadi penyelesaian yang menyeluruh.

Hal ini disampaikan Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah untuk wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, yang berlangsung di Balai Serindit, Gedung Daerah, pada Kamis (14/8/2025).

Gubernur menyampaikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Sayangnya, kebutuhan akan tempat tinggal sering kali menjadi aspek yang kurang diperhatikan.

"Padahal rumah adalah pondasi awal terbentuknya keluarga dan masyarakat. Tidak bisa disepelekan," ungkapnya.

Ia juga menyoroti bahwa kemiskinan di Indonesia muncul dari dua sisi: kultural dan struktural. Faktor kultural terjadi karena pola hidup atau kebiasaan yang tidak selaras dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Ia mencontohkan komunitas adat di Riau yang enggan tinggal di rumah meski telah difasilitasi, karena kebiasaan hidup di alam terbuka.

Di sisi lain, kemiskinan struktural muncul akibat kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat, seperti pembatasan pengelolaan lahan oleh warga yang tinggal di kawasan hutan.

"Jika potensi yang mereka miliki dibatasi, otomatis mereka akan terus berada dalam kondisi miskin. Ini yang harus jadi perhatian," tegasnya.

Ia mendorong agar regulasi dari pemerintah pusat lebih sederhana dan aplikatif agar program pembangunan rumah bisa berjalan lancar dan tepat sasaran.

Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Rd. An An Andri Hikmat, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa target pembangunan 3 juta rumah dibagi menjadi tiga segmen: 1 juta di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di wilayah pesisir.

Program ini merupakan bagian dari Asta Cita ke-6, yakni membangun Indonesia dari desa untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan mengatasi kemiskinan. Selain menyediakan tempat tinggal yang layak, pembangunan rumah juga diharapkan menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

“Inilah bentuk nyata pemberdayaan masyarakat miskin. Tanpa pemberdayaan, kemiskinan akan terus berulang. Mari kita bekerja bersama demi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (Nab)