RIAUIN.COM – Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dan setelah perayaan ulang tahun Provinsi Riau ke-67, perhatian kembali tertuju pada kondisi memprihatinkan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Kawasan konservasi di wilayah Pelalawan dan sebagian Indragiri Hulu ini menyimpan kekayaan hayati tinggi, namun terus menghadapi ancaman serius akibat degradasi hutan, perambahan, dan kebakaran lahan yang berulang setiap tahun.

Zulkifli, Kepala Bidang Kebijakan Publik PW KAMMI Riau, menegaskan pentingnya konservasi TNTN yang berpihak pada seluruh elemen kehidupan dalam ekosistem, bukan hanya memenuhi kepentingan manusia semata. Menurutnya, pelestarian kawasan ini harus menjamin keberlangsungan hidup gajah sumatra, harimau sumatra, burung endemik, serta beragam flora yang kini kian langka.

“Menjaga hutan bukan hanya soal pelestarian pohon, tapi soal melestarikan keseimbangan hidup antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Ekosistem yang sehat adalah hak semua makhluk. Konservasi yang berpihak juga pada masyarakat lokal akan lebih berkelanjutan karena mereka adalah penjaga pertama hutan itu,” ujar Febriansyah, Ketua Umum KAMMI Riau.

Awalnya, TNTN dibentuk untuk melindungi populasi gajah sumatra yang terus menurun. Namun, laporan terbaru menunjukkan maraknya konversi hutan menjadi kebun sawit ilegal dan pemukiman liar, yang menyebabkan rusaknya fungsi ekologis kawasan ini. Akibatnya, muncul berbagai masalah seperti penurunan sumber air, meningkatnya konflik satwa dengan manusia, hingga punahnya tanaman langka.

Peringatan HUT RI dan HUT Riau diharapkan menjadi momentum refleksi bahwa kemerdekaan juga berarti melestarikan alam. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas adat, dan organisasi masyarakat sipil didorong untuk bersinergi dalam memulihkan TNTN ke fungsi asalnya sebagai benteng keanekaragaman hayati.

Langkah-langkah seperti restorasi ekosistem, penindakan terhadap perusak hutan, dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan. KAMMI Riau menekankan pentingnya keadilan ekologis sebagai pijakan dalam merancang kebijakan konservasi, di mana hak semua makhluk hidup—bukan hanya manusia—diakui dan dilindungi. (Rilis)