RIAUIN.COM– Gelombang perlawanan buruh di Kuantan Singingi kian menguat. Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kuantan Singingi.

Serikat ini berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Aksi ini akan dipusatkan di Kantor Bupati dan DPRD Kuansing, dengan membawa sejumlah tuntutan fundamental terkait kesejahteraan pekerja.

Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang diinstruksikan oleh Dewan Eksekutif Nasional KSPI.

Secara nasional, tuntutan utama yang diusung adalah penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, penghentian PHK semena-mena, serta reformasi pajak perburuhan.

Namun, di Kuansing, KC FSPMI secara khusus menyoroti praktik yang mereka sebut sebagai "perbudakan modern."

Ketua KC FSPMI Kuansing, Jon Hendri, mengungkapkan bahwa banyak pekerja di sektor perkebunan belum menerima hak normatif mereka, seperti upah layak dan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Banyak pekerja perkebunan tidak diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan mereka bukan karyawan tetap atau pemberi kerja bukan berbadan usaha," ujar Jon Hendri.

"Padahal, undang-undang jelas mengatur bahwa setiap pemberi kerja, baik berbadan usaha maupun tidak, wajib mendaftarkan pekerjanya." cetusnya.

Jon Hendri menegaskan bahwa KC FSPMI Kuansing siap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak tersebut.

Selain itu, mereka juga mendukung program Pemerintah Daerah Kuantan Singingi untuk menginventarisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perkebunan.

Selain isu lokal, tuntutan buruh kali ini juga mencakup agenda nasional yang lebih luas, antara lain:

Penghapusan pajak pesangon, Tunjangan Hari Raya (THR), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Penghapusan diskriminasi pajak terhadap perempuan yang sudah menikah.

Pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang tidak mengandung omnibus law.

Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.

Revisi RUU Pemilu guna menciptakan demokrasi yang lebih adil pada 2029.

Aksi di Kuansing diprediksi akan diikuti oleh massa yang membawa bendera federasi, spanduk, mobil komando, dan atribut perjuangan lainnya.

"Kami tidak meminta belas kasihan. Kami menuntut hak yang seharusnya menjadi milik buruh," tegas Jon Hendri.

"Jika pemerintah terus menutup telinga, kami akan bersuara lebih keras lagi." tambahnya.

Aksi ini akan mengkonsolidasi 14 organisasi serikat pekerja yang berafiliasi di bawah bendera KSPI, termasuk FSPMI, SPN, FSPKEP, dan sejumlah organisasi lainnya.

Dengan semangat persatuan, KC FSPMI Kuansing menyerukan kepada seluruh buruh untuk tidak mundur sebelum keadilan ditegakkan. (hen)