RIAUIN. COM- Operasi penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) memang telah berjalan secara menyeluruh beberapa hari ini di wilayah Kuansing.

Namun, alih-alih jernih, air sungai tetap kecoklatan. Kekhawatiran kian memuncak karena perhelatan akbar Pacu Jalur akan segera digelar.

Informasi yang beredar di masyarakat Kuansing menyebutkan bahwa penyebab keruhnya air bukanlah dari wilayah Riau semata, melainkan karena maraknya aktivitas penambangan liar di wilayah hukum Sumatera Barat (Sumbar).

Hal ini juga diperkuat dengan beredarnya poto citra satelit yang menunjukan asal muasal air Sungai Kuantan keruh.

Kondisi air keruh yang terlihat jelas pada aliran sungai di wilayah Sijunjung, Sumatera Barat, ternyata disebabkan oleh pertemuan dua sungai, yaitu Batang Palangki dan Batang Ombilin.

Hal ini terungkap dari analisis citra satelit yang menunjukkan perbedaan warna air kedua sungai tersebut.

Dalam citra satelit, terlihat bahwa Batang Palangki memiliki aliran air yang relatif jernih. Sementara itu, Batang Ombilin tampak membawa air berwarna cokelat pekat.

Kekuruhan air ini mendominasi setelah kedua aliran sungai bertemu di satu titik yang teridentifikasi sebagai "Pertemuan batang palangki dan Ombilin."

Setelah titik pertemuan tersebut, seluruh aliran sungai terlihat berwarna keruh, mencerminkan percampuran air yang dibawa oleh Batang Ombilin.

Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa sumber utama kekeruhan berasal dari salah satu aliran sungai, bukan dari faktor lain di sepanjang bantaran sungai.

Masyarakat Kuansing memohon perhatian dan tindakan nyata dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, agar memberikan atensi khusus demi kelancaran dan keberlanjutan tradisi Pacu Jalur di Bumi Lancang Kuning.

Aktivitas PETI bukan hanya sekadar masalah kriminal, tapi juga ancaman serius bagi lingkungan dan budaya.

Air yang keruh akibat PETI tidak hanya merusak ekosistem sungai, mencemari air minum, dan membahayakan biota air, tetapi juga mengancam tradisi luhur Pacu Jalur. 
.
Polda Riau dan Pemerintah Kabupaten Kuansing telah berupaya keras menertibkan PETI di wilayahnya, dan upaya ini patut kita apresiasi.

Namun, penanganan masalah ini tidak akan tuntas jika hanya dilakukan secara parsial. Sungai tidak mengenal batas-batas administrasi kabupaten atau provinsi.

Jika hulunya di Sumbar masih terus dirusak, maka dampaknya akan terus dirasakan di hilir, yaitu di Riau. Oleh karena itu, masalah ini menuntut kolaborasi dan sinergi lintas provinsi.

Ini adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan dan menjunjung tinggi hukum. Di sinilah peran penting Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diperlukan. Tanpa langkah tegas dari Sumbar, upaya Kuansing akan sia-sia.

" Atas dasar itulah, kami memohon dengan hormat kepada Bapak Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, untuk segera mengambil langkah konkret, " kata Ketua Umum PacubJalur 2025, Werry Ramadhana.

Tindakan ini bukan hanya akan membantu Kuansing, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah Sumbar dalam menjaga kelestarian lingkungan dan penegakan hukum di wilayahnya.

Kami menyadari bahwa kedua provinsi ini memiliki hubungan historis dan budaya yang kuat. Semoga hubungan baik ini dapat menjadi landasan untuk menyelesaikan masalah lingkungan bersama.

" Harapan kami, Bapak Gubernur Mahyeldi dapat memberikan "kado terindah" bagi masyarakat Kuansing berupa air Batang Kuantan yang kembali bersih dan jernih, sehingga Pacu Jalur dapat berlangsung dengan aman dan nyaman, " ujar Zul Wisman, akademisi Riau. (hen)