RIAUIN.COM - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mematok target pendaftaran 45 juta keluarga dalam program digitalisasi perlindungan sosial hingga akhir tahun 2026. Capaian ini akan menentukan validitas data penerima bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2027.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, saat ini baru tercatat 4,8 juta keluarga dan 170 ribu Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang terdaftar. Angka tersebut masih jauh dari target nasional menjelang peluncuran resmi oleh Presiden pada Oktober 2026 mendatang.

"Gambaran capaian kita saat ini 4,8 juta keluarga telah mendaftar, sekitar 170.000 agen perlinsos telah bergabung. Namun, untuk mencapai target 45 juta keluarga hingga akhir tahun, kita membutuhkan jumlah agen perlinsos yang jauh lebih banyak," kata Luhut saat Rapat Koordinasi Implementasi Perluasan Percontohan Digitalisasi Perlindungan Sosial secara virtual, Jumat (18/9/2026).

Luhut menegaskan, pemerintah sedang membangun pendekatan baru dalam sistem perlindungan sosial agar lebih efisien dan transparan. Ia meminta keterlibatan aktif jajaran TNI dan Polri di tingkat daerah untuk mempercepat perekrutan agen lapangan.

"Saya meminta Pangdam dan Kapolda untuk mendorong anggotanya, khususnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar menjadi agen perlinsos serta membantu masyarakat di wilayah tugas masing-masing," tegas Luhut.

Menanggapi instruksi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau menyatakan kesiapannya untuk bergerak cepat. Perkembangan pendaftaran data masyarakat di daerah akan dipantau secara berkala oleh pusat.

"Jadi kita tidak punya waktu untuk main-main dengan target ini. Kita beberapa hari sekali dipantau untuk memberikan perkembangan data perlindungan sosial. Karena itulah, agen perlinsos tersebut harus segera bertambah," ujar Plt Gubernur Riau SF Hariyanto.

Guna memastikan bantuan non-tunai ini tepat sasaran, Dinas Sosial Provinsi Riau segera menggalang koordinasi lintas sektor bersama jajaran TNI, Polri, serta pemerintah kabupaten dan kota setempat.

"Tujuannya tentu saja agar penerima manfaat supaya tepat sasaran. Sehingga, Dinsos Riau lakukan kerja sama dengan TNI/Polri untuk mempercepat arahan ini, pelajari teknisnya dan koordinasikan dengan kabupaten kota," tutup SF Hariyanto. (Bil)