Ditulis: Hendrianto

RIAUIN. COM- Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah persoalan rumit di Kuansing yang terus memicu dilema antara keuntungan ekonomi sesaat dan kerusakan lingkungan jangka panjang.

Di tengah upaya penegakan hukum, muncul dua pandangan yang bertolak belakang: masyarakat yang pesimis bahwa larangan PETI tidak akan bertahan lama, berbanding terbalik dengan Polda Riau yang optimis dan tegas menyatakan "Kuansing Zero PETI" akan berlaku selamanya.

Tak bisa dimungkiri, sebagian besar masyarakat Kuansing masih merasa skeptis. Alasannya sederhana: pengalaman masa lalu. 

Larangan PETI sering kali hanya "hangat-hangat tahi ayam," gencar saat ada momen atau acara besar seperti Pacu Jalur, lalu kembali marak setelahnya.

"Palingan nanti setelah acara Pacu Jalur PETI kambuh lagi," keluh mereka di beberapa Group WhatsApp, mencerminkan kejenuhan akan janji yang tak kunjung terealisasi.

Di balik pesimisme ini, tersimpan pula faktor ekonomi. Bagi sebagian kecil masyarakat, PETI adalah satu-satunya tumpuan hidup, sumber pemasukan yang bisa menopang keluarga.

Minimnya solusi alternatif ekonomi yang konkret dan berkelanjutan dari pemerintah daerah sering menjadi alasan kuat mengapa aktivitas ilegal ini sulit diberantas tuntas.

Akibatnya, ada potensi kurangnya dukungan, bahkan penolakan pasif, dari masyarakat terhadap upaya pemberantasan PETI.

Di sisi lain, Polda Riau menunjukkan komitmen yang serius. Wakapolda Riau, Brigjen Pol H. Jossy Kusumo dalam pernyataannya, menegaskan bahwa "Kuansing Zero PETI" akan berlaku selamanya.

Menurutnya, ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan penegasan akan diberlakukannya larangan PETI secara permanen.

Polda Riau menyatakan dukungan penuh terhadap Pemerintah Kabupaten Kuansing, siap menindak tegas pelaku PETI dengan sanksi dan konsekuensi hukum yang berlaku.

Visi jangka panjangnya jelas: menciptakan Kuansing yang benar-benar bersih dari PETI demi keberlanjutan lingkungan dan masa depan generasi.

Perbedaan pandangan ini bukan tanpa sebab. Masyarakat cenderung fokus pada dampak ekonomi langsung yang mereka rasakan jika PETI dilarang, yaitu potensi kehilangan mata pencarian.

Sementara itu, Polda Riau lebih menitikberatkan pada penegakan hukum dan keberlanjutan lingkungan, yang merupakan investasi jangka panjang.

Tantangan implementasi di lapangan juga sangat kompleks, mengingat luasnya wilayah dan sulitnya pengawasan. 

Oleh karena itu, peran komunikasi yang efektif antara pemerintah/aparat dengan masyarakat menjadi sangat penting.

Edukasi tentang dampak buruk PETI, diiringi dengan penyediaan solusi ekonomi alternatif, dapat menjembatani kesenjangan ini.

Tantangan utama yang harus dihadapi Kuansing ke depan adalah mencari solusi ekonomi alternatif yang berkelanjutan bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada PETI.

Tanpa ini, larangan hanya akan memicu masalah sosial baru. Selain itu, konsistensi penegakan hukum mutlak diperlukan agar tidak ada lagi celah bagi pelaku PETI untuk beroperasi.

Yang tak kalah penting adalah membangun kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah dan aparat serius dalam upaya ini, bukan sekadar "musiman."

Harapannya, Kuansing akan benar-benar bebas dari PETI. Ini bukan hanya tentang penegakan hukum, melainkan tentang mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang hakiki.

Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mencapai tujuan "Kuansing Zero PETI." (***).