RIAUIN.COM – Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfotik Provinsi Riau, Tengku Indryani Novitalia, menyoroti pentingnya pemanfaatan data statistik yang valid dan mutakhir sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan yang responsif dan efektif. Hal ini disampaikannya dalam acara peluncuran resmi data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau pada Jumat (25/7/2025).

Ia menegaskan, meskipun Riau memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang besar, tantangan dalam pemerataan pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan masih menjadi perhatian utama.

“Data yang dirilis oleh BPS setiap bulan bukan hanya formalitas. Informasi tersebut harus dimanfaatkan secara langsung oleh para pengambil keputusan agar segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, kehadiran pejabat dan pemangku kepentingan pada acara seperti ini sangat penting,” ucap Indryani.

Dalam kesempatan tersebut, BPS Riau menyampaikan dua indikator penting, yakni data Kemiskinan dan Indeks Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Riau untuk periode Maret 2025.

Kedua indikator tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai efektivitas program pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan kesejahteraan antarwarga.

Indryani menambahkan bahwa Pemprov Riau telah mengimplementasikan sejumlah inisiatif nyata untuk menekan angka kemiskinan. Beberapa di antaranya termasuk pengucuran anggaran untuk bantuan sosial, program penguatan kapasitas masyarakat, serta pembangunan rumah layak huni melalui dana bantuan khusus.

“Bantuan tersebut juga menyasar masyarakat dalam kategori miskin ekstrem, baik dalam bentuk uang tunai maupun bantuan barang. Ini bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, pemerintah daerah juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa melalui penguatan kelompok usaha bersama (KUBE) serta kemitraan lintas sektor dengan pihak swasta dan pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini dinilai penting untuk membangun pendekatan pengentasan kemiskinan yang lebih menyeluruh.

“Kita berharap angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Riau dapat terus ditekan. Dengan begitu, manfaat pembangunan bisa dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat,” tutup Indryani.

Acara peluncuran data BPS ini menjadi bukti kolaborasi yang erat antara penyedia data dan para pengambil kebijakan, dalam rangka menciptakan kebijakan berbasis fakta yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. (Nab)