Diskusi yang dipandu Dr Desliana Dwita berlangsung dinamis dengan berbagai perspektif kritis. Menurutnya, penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran yang diberikan masyarakat dalam peningkatan kompetensi wartawan, serta seberapa besar potensi crowdfunding digunakan dalam pengembangan jurnalisme di Pekanbaru, dan Indonesia pada umumnya.

Riko Kurniawan, praktisi crowdfunding, menekankan pentingnya transparansi. "Di platform kami, setiap donatur bisa melacak penggunaan dana berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan. Akuntabilitas mutlak diperlukan," kata Riko.

Dheni Kurnia dari Persatuan Wartawan (PWI) Riau menyatakan kesiapan organisasinya menjadi bagian dari pelaksanaan crowdfunding jurnalistik. Sebab PWI merasakan betul perlunya terobosan pendanaan dalam membantu para wartawan meningkatkan kemampuan jurnalistik dan standar profesinya. "Sebagai organisasi profesi, PWI siap menjadi jembatan antara jurnalis dan masyarakat dengan memverifikasi kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi wartawan yang layak didanai."

Sementara itu Rama M Almadi, tokoh masyarakat, mengungkapkan potensi partisipasi publik. "Masyarakat Riau sangat peduli kualitas berita. Kami butuh mekanisme mudah dan terpercaya untuk berkontribusi."  Tokoh pers Dr Syafriadi mengulas crowdfunding dilihat dari perspektif hukum pers Indonesia yang memerlukan penguatan regulasi agar pelaksanaan crowdfunding jurnalistik dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sementara Trisna Damayanti dari Diskominfo Pemprov Riau mengingatkan pihaknya menyambut pelaksanaan crowdfunding jurnalistik sekiranya nanti akan dilaksanakan di Pekanbaru dan Provinsi Riau pada umumnya. "Disamping itu Pemprov Riau juga sudah menyiapkan anggaran peningkatan kompetensi wartawan pada tahun 2026 yang akan datang melalui proram pembiayaan uji kompetensi wartawan terhadap sejumlah organisasi pers yang selama ini bekerja sama dengan Pemprov Riau," katanya.

Najha, aktivis pers kampus, mewakili suara generasi muda menambahkan generesi mudah siap jadi pengguna awal crowdfunding jurnalistik. "Pers kampus siap mendukung pelaksanannya, bahkan juga siap sebagai pengguna dana publik sekiranya diberikan kesempatan. Tapi perlu pendampingan teknis dalam meyakinkan mahasiswa lain untuk bisa berpartisipasi. Masih banyak keraguan tentang mekanisme crowdfunding di kalangan mahasiswa."

Diskusi selama tiga jam tersebut menghasilkan tiga rekomendasi utama: pembentukan platform khusus crowdfunding jurnalistik, penyusunan pedoman akuntabilitas berbasis teknologi, serta program literasi digital untuk calon donatur. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Tun Akhyar (pengurus JMSI Riau), Fedli Azis (pegiat kebudayaan), Purnomo (praktisi media), Dr Harun Mukhtar (dosen teknik informatika Umri), Dr Edi Ismanto (dosen pendidikan Umri), Dr Aidil Haris (dosen komunikasi Umri) dan tokoh pers Riau, Fakhrunnas MA Jabbar.

Dr Desliana Dwita sebagai moderator menyimpulkan bahwa crowdfunding bukan sekadar solusi finansial, tapi juga ujian integritas jurnalistik. Sebab menurutnya pelaksanaan crowdfunding jurnalistik sudah diatur oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kode Etik Filantropi Media Massa.

Tim peneliti akan menganalisis data menggunakan NVivo 14 sebelum merumuskan rekomendasi kebijakan. "Hasil akhir akan kami sampaikan ke Kemendikbudristek dan publikasikan di jurnal internasional bereputasi Scopus," tutup Eka Putra PhD. - vie