RIAUIN.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau berencana memanggil seluruh pimpinan dan jajaran manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan evaluasi serta membahas rencana kerja tahunan.

Saat ini terdapat enam BUMD aktif milik Pemerintah Provinsi Riau yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari perbankan, investasi, hingga pengelolaan sumber daya alam. Keenamnya adalah PT Bank Riau Kepri (BRK), PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), dan PT Riau Petroleum.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyampaikan bahwa agenda pemanggilan ini bertujuan untuk meninjau kembali performa serta rencana bisnis perusahaan-perusahaan tersebut. “Kita akan undang semua BUMD untuk berdiskusi soal rencana kerja mereka tahun ini,” jelas Edi pada Sabtu (19/4/2025).

Dalam waktu dekat, Komisi III akan memulai dengan memanggil jajaran direksi PT Riau Petroleum. "Kemungkinan besar dimulai dari Riau Petroleum, nanti kita pastikan kembali," tambahnya.

Lebih lanjut, selain melakukan evaluasi kinerja dan rencana operasional, Edi menegaskan pentingnya peran BUMD dalam membantu keuangan daerah, terutama di tengah kondisi defisit anggaran yang sedang dialami.

"Presiden sudah mengarahkan agar daerah menggali sumber-sumber pendapatan baru yang bisa memperkuat APBD," ucapnya.

Ia pun menekankan perlunya peran aktif BUMD dalam menciptakan kontribusi nyata untuk membantu menyeimbangkan kondisi fiskal daerah.

Sebelumnya, Komisi III juga telah memanggil manajemen PT Pengembangan Investasi Riau dan meminta mereka segera merampungkan proses perizinan serta menyiapkan program kerja untuk tahun 2025.

Sebagai catatan tambahan, terdapat satu BUMD lain yang saat ini tidak lagi beroperasi, yaitu PT Riau Airline (RAL), yang dahulu bergerak di sektor penerbangan dengan basis operasional di Bandara Sultan Syarif Kasim II. (*)