RIAUIN.COM – Menghadapi potensi penurunan produktivitas akibat cuaca ekstrem dan pergeseran musim tanam, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (PTPH) mulai menyiapkan berbagai upaya mitigasi dan peningkatan efektivitas pola tanam menjelang tahun 2025–2026.

Plt. Kepala Dinas PTPH Riau, M. Job Kurniawan, memaparkan bahwa tren penurunan Luas Tambah Tanam (LTT) selama bulan Ramadan dan Idulfitri dalam beberapa tahun terakhir perlu diantisipasi secara strategis. Hal ini terjadi seiring pergeseran waktu Ramadan yang semakin maju setiap tahunnya.

Selain itu, tingginya curah hujan pada awal tahun juga memicu risiko banjir di sejumlah area pertanian. Job menegaskan pentingnya memastikan musim tanam pertama (MT-I) tetap berjalan optimal, serta meningkatkan indeks pertanaman (IP) di musim tanam kedua (MT-II).

“Diperkirakan, penurunan LTT akan terjadi pada Maret 2026, namun Januari dan Februari justru menunjukkan potensi percepatan tanam. Tantangannya, hujan berlebih di Januari–Maret bisa menyebabkan banjir,” ujar Job dalam forum High Level Meeting Swasembada Pangan Provinsi Riau 2025 di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (16/4/2025).

Salah satu langkah konkret adalah penguatan peran Brigade Alsintan dan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) untuk memaksimalkan ketersediaan dan mobilisasi alat pertanian. Pemerintah daerah juga diimbau memanfaatkan APBD, Dana Desa, serta sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung kegiatan percepatan tanam.

“Termasuk memfasilitasi kebutuhan alsintan atau jasa pertanian lainnya di area yang masuk dalam program percepatan tanam,” lanjutnya.

Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendukung pertanian seperti sistem irigasi, pompanisasi, dan pengelolaan air menjadi prioritas untuk menghadapi ancaman kekeringan di musim tanam April–September (MT ASEP).

Selain itu, PTPH Riau juga mengatur ulang jadwal tanam dan menyiapkan benih tahan kekeringan sebagai bagian dari adaptasi terhadap perubahan iklim. Bila terjadi gagal panen (puso), bantuan benih juga telah disiapkan.

Penguatan produksi benih padi lokal di daerah-daerah seperti Indragiri Hilir dan Rokan Hilir terus digalakkan, dengan dukungan dari wilayah lain seperti Siak, Pelalawan, Kuansing, dan Bengkalis yang memiliki kapasitas penangkaran benih yang cukup baik.

Untuk mendukung produktivitas lahan non-optimal, Pemprov Riau melalui Brigade Pangan menargetkan layanan seluas 22.311 hektare lahan selama 2024–2025, mencakup sekitar 37,7 persen dari total luas baku sawah.

Job juga mengungkapkan bahwa harga gabah kering panen (GKP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500/kg telah meningkatkan semangat petani. Namun, kondisi geografis lahan sawah yang berada di sekitar daerah pasang surut dan daerah aliran sungai menimbulkan tantangan tersendiri.

“Dengan risiko banjir dan kekeringan tiap tahun, langkah-langkah strategis yang terintegrasi menjadi sangat penting,” tandasnya.

Pemprov Riau optimis, kolaborasi lintas sektor dan kebijakan yang responsif akan mampu menjaga ketahanan pangan daerah serta meningkatkan keberlanjutan sektor pertanian. (*)