RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam waktu dekat akan melaksanakan uji kompetensi terhadap pejabat eselon II sebagai bagian dari rencana rotasi jabatan. Gubernur Riau, Abdul Wahid, disebut tengah mempersiapkan langkah ini untuk penyegaran birokrasi di lingkungan pemerintahannya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Riau, Ayat Cahyadi, mengingatkan agar proses rotasi ini tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Prosedur dan syarat dalam pelaksanaan evaluasi serta mutasi pejabat harus dipatuhi agar hasilnya maksimal dan mendukung tercapainya visi misi Gubernur," ujar Ayat pada Sabtu (12/4/2025).

Ia menekankan pentingnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya terkait mekanisme pengisian dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi.

Menurut Ayat, pemenuhan syarat-syarat seperti kinerja yang baik, latar belakang pendidikan yang sesuai, pengalaman kerja, serta kompetensi dan integritas merupakan kunci untuk memilih pejabat yang siap bekerja penuh mendukung program gubernur.

“Harus juga diperhatikan aspek keterjangkauan komunikasi, responsivitas, serta rekam jejak jabatan dan moralitas pejabat. Ini sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan,” tambahnya.

Ia berharap, langkah rotasi yang dilakukan tidak hanya sekadar formalitas, namun benar-benar menghadirkan pejabat yang mumpuni dan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. (*)