RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengambil langkah proaktif menyusul penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) untuk tahun 2025. Pemprov telah mengajukan permohonan bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang mencakup penyediaan helikopter untuk operasi pemadaman dan patroli udara, serta dukungan pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau, M. Edy Afrizal, menyampaikan bahwa status siaga darurat Karhutla berlaku hingga akhir November 2025. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi peningkatan risiko kebakaran di wilayah Riau.

"Saat ini, kami sedang menyiapkan dokumen resmi untuk mengajukan bantuan helikopter pemadam kebakaran dan patroli udara ke BNPB. Rencananya, dokumen tersebut akan segera dikirim dalam waktu dekat," ujar Edy Afrizal saat berbincang dengan awak media di Riau, Kamis.

Dalam pengajuan tersebut, Pemprov Riau meminta sebanyak delapan helikopter, dengan rincian enam unit untuk operasi pemadaman kebakaran melalui water bombing dan dua unit untuk patroli udara guna mendeteksi potensi kebakaran secara dini.

"Namun, jumlah helikopter yang disetujui nantinya akan bergantung pada ketersediaan dan kebijakan dari pusat. Yang terpenting, langkah ini merupakan bagian dari strategi kami untuk mengantisipasi Karhutla, terutama karena BMKG memprediksi musim kemarau akan dimulai antara Mei hingga Juni," tambah Edy.

Selain itu, Pemprov Riau juga mengusulkan pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) kepada BNPB dan BMKG. Upaya ini dianggap krusial untuk mencegah Karhutla sejak dini.

"Dengan TMC, kami berharap bisa memanfaatkan kondisi awan yang masih memungkinkan untuk menyemai hujan saat curah hujan mulai menurun menjelang musim kemarau. Ini adalah langkah preventif agar risiko Karhutla dapat diminimalkan," jelasnya.

Upaya yang dilakukan Pemprov Riau ini mencerminkan komitmen serius dalam mencegah dan menanggulangi ancaman Karhutla di tahun 2025, melalui koordinasi yang erat dengan pihak pusat dan penerapan strategi pencegahan yang terencana. (*)