RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta kemandirian fiskal melalui langkah optimalisasi pajak daerah. Salah satu upayanya adalah dengan menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan Pemprov Riau dan para pelaku usaha di wilayah Bumi Lancang Kuning.  

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq Oesman Hamid, menyampaikan bahwa FGD tersebut akan membahas berbagai isu penting. Fokus utamanya adalah pajak kendaraan bermotor dan penggunaan bahan bakar yang sesuai regulasi.  

"Saat ini, masih banyak kendaraan dengan nomor polisi non-BM yang beraktivitas di Riau. Untuk mendukung optimalisasi pajak, kami mendorong pelaku usaha agar menggunakan kendaraan yang terdaftar di Riau atau telah melakukan proses mutasi masuk," ujar Taufiq saat memimpin rapat persiapan di Kantor Gubernur Riau, Selasa (8/4/2025).  

Ia menegaskan, kendaraan berplat non-BM yang beroperasi di wilayah ini harus segera diubah menjadi plat BM melalui proses balik nama.  

Selain itu, Taufiq juga menyoroti kebiasaan beberapa perusahaan yang mengisi bahan bakar di tempat tidak resmi. Menurutnya, hal ini sering dibenarkan dengan berbagai alasan oleh pihak perusahaan.  

"Kami akan masukkan klausul dalam kontrak bersama perusahaan-perusahaan di Riau agar mereka hanya menggunakan bahan bakar industri dari sumber legal.

Mereka mungkin beralasan lokasi jauh atau lainnya, tapi jika sudah diatur secara jelas, mereka wajib mematuhinya," tegasnya.  

Taufiq menambahkan, pihak luar yang mencari penghidupan di Riau tetap dipersilakan. Namun, ia berharap pajak yang dibayarkan dapat berkontribusi untuk pembangunan Riau, bukan daerah lain.  

"Perusahaan yang taat aturan, termasuk dalam hal pajak dan dukungan lainnya, akan kami beri penghargaan. Baik itu kepatuhan terhadap tata ruang maupun kontribusi finansial yang diberikan," jelasnya.  

Untuk menyukseskan rencana ini, Taufiq meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja sama, terutama yang berperan dalam menggerakkan roda ekonomi daerah.  

FGD ini dijadwalkan berlangsung pada Senin, 14 April mendatang. Meski begitu, jadwal tersebut masih akan dikonfirmasi lebih lanjut guna memastikan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan diskusi. (*)