RIAUIN.COM - Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, akhirnya memberikan penjelasan terkait isu defisit anggaran yang sempat menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Ia menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan defisit anggaran Provinsi Riau mencapai Rp2,2 triliun tidak benar dan perlu diklarifikasi agar tidak menyesatkan publik.

“Saya awalnya enggan berkomentar, tapi karena informasi yang beredar semakin tidak terkendali, saya harus bicara. Angka Rp2,2 triliun itu dari mana sumbernya? Itu keliru. Faktanya, defisit kita hanya Rp132 miliar, dan saya punya bukti datanya,” ujar SF Hariyanto saat menggelar safari Ramadan di Kampar pada Jumat malam (21/5/2025).

Ia menambahkan bahwa informasi yang tidak akurat ini harus segera diluruskan agar tidak menjadi isu liar yang membingungkan masyarakat. Menurutnya, defisit terjadi karena pendapatan yang direncanakan sebesar Rp11 triliun hanya tercapai Rp9,4 triliun, atau sekitar 85,42 persen dari target. "Ini salah satu penyebab utamanya," ungkapnya.

SF Hariyanto juga menyoroti faktor lain, yaitu realisasi Participating Interest (PI) Blok Rokan tahun 2024 yang jauh di bawah target. Dari rencana Rp1,6 triliun yang dibagi untuk kabupaten/kota dan provinsi (Rp736 miliar untuk provinsi), hanya terealisasi Rp200 miliar. “Ini karena Pertamina Hulu Rokan fokus meningkatkan produksi minyak menjadi 1 juta barel per hari, sehingga biaya operasionalnya besar,” terangnya.

Untuk mengatasi defisit, Pemprov Riau telah menerapkan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. “Kami memotong anggaran yang kurang efektif, seperti perjalanan dinas, hingga menghemat Rp386 miliar,” kata mantan Penjabat Gubernur Riau ini.

Selain itu, penghematan juga didapat dari penganggaran gaji PPPK dan CPNS yang awalnya direncanakan sejak Januari 2025. Berdasarkan keputusan Menpan-RB, pengangkatan CPNS baru dimulai Juni dan PPPK pada Oktober, sehingga ada tambahan penghematan Rp419 miliar. “Total penghematan hampir Rp800 miliar. Jadi, anggaran kita aman,” tegasnya.

Mengenai tunda bayar sebesar Rp916 miliar, SF Hariyanto menyebut masalah ini telah diselesaikan dengan mengalihkan anggaran 2025 ke OPD terkait. “Sudah clear, tidak ada kendala lagi,” katanya.

Sementara itu, untuk tunda salur, Pemprov Riau mengalokasikan Rp1,2 triliun pada anggaran 2025. Dana ini akan digunakan untuk melunasi tunda salur 2024 sebesar Rp550 miliar ke kabupaten/kota, serta sisanya Rp740 miliar untuk kewajiban tahun 2025.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Abdul Wahid. Kami akan rapat bersama TAPD untuk memastikan semua transparan. Defisit kita hanya Rp132 miliar, dan saya minta TAPD berikan data utuh agar tidak ada lagi informasi yang membingungkan masyarakat,” pungkasnya. (*)