RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya keras untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Namun, realitasnya, target yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau kerap tak tercapai dalam beberapa tahun terakhir. Parahnya, pada 2024, pendapatan daerah justru merosot tajam dengan stagnasi mencapai Rp1,5 triliun.  

Gubernur Riau, Abdul Wahid, tak tinggal diam. Pada Rabu (20/3), ia mengunjungi Kantor Bapenda Riau untuk memastikan langkah konkret dilakukan. Dalam rapat yang dipimpinnya, ia meminta seluruh jajaran Bapenda bekerja lebih giat guna mengejar target PAD.  

"Hari ini saya ke Bapenda lagi. Kemarin kita sudah bahas strategi untuk memaksimalkan pendapatan, utamanya dari pajak kendaraan bermotor dan air permukaan," ungkap Gubernur Abdul Wahid di Kantor Bapenda Riau, Rabu (20/3/2025).  

Abdul Wahid menegaskan bahwa ia tak ingin lagi mendengar dalih-dalih lama. Ia menuntut aksi nyata agar potensi pajak yang belum tergarap bisa dioptimalkan. "Kita perlu terobosan! Temukan cara baru untuk meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan air permukaan. Dua sektor ini masih punya peluang besar," katanya.  

Ia bahkan mengusulkan pendekatan langsung ke masyarakat, seperti layanan door-to-door atau membuka posko pembayaran pajak di masjid setiap hari Jumat dan di kantor desa dengan jadwal jelas. "Jangan sampai masyarakat bilang susah bayar pajak. Petugas harus proaktif mendekati warga," tegasnya.  

Dalam kunjungan itu, Abdul Wahid juga mengecek pelayanan di Samsat Simpang Tiga. Ia kecewa karena pelayanan masih jauh dari memuaskan. Bank daerah yang bermitra dengan Pemprov Riau pun diminta segera memperbaiki kinerja.  

Ia juga menyinggung masalah ketergantungan pada pajak kendaraan baru yang fluktuatif sesuai kondisi ekonomi, serta keluhan warga yang kesulitan membayar pajak karena lupa membawa KTP. "Ini era digital, petugas harus bisa verifikasi data secara online, bukan ribetkan masyarakat," kritiknya.  

Abdul Wahid lalu melempar gagasan inovatif, seperti membuka posko pajak di masjid dan kantor desa, serta pendekatan langsung ke rumah warga. "Kita harus jemput bola, bukan cuma menunggu di kantor," ujarnya penuh semangat.  

Menurutnya, rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak bisa jadi karena minimnya informasi, proses yang berbelit, atau lokasi pelayanan yang jauh. "Pelayanan harus lebih mudah dan bersahabat dengan warga. Itu yang saya inginkan," tutup Abdul Wahid. (*)